Detail Aduan

A. TINDAK LANJUT
Sebagai tindak lanjut berdasarkan survei/ pendataan aduan masyarakat pada lokasi tersebut, diusulkan untuk dialihkan ke CSR Baznas karena status kepemilikan tanah tidak jelas dan berada di tepi saluran drainase/ saluran irigasi. Terkait hal tersebut, tidak sesuai dengan Kriteria Dalam Pemberian BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Pemerintah Kabupaten Kendal yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal. Berikut ini adalah kriteria dalam pemberian BKK Pemerintah Kabupaten Kendal:
a. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;
b. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
c. tidak dalam status sengketa; dan
d. penggunaannya sesuai tata ruang.

B. KESIMPULAN
Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal, kondisi bangunan rumah Ibu Mulyati Titin memenuhi persyaratan sebagai Rumah Tidak Layak Huni dengan tingkat kerusakan sedang, yang ditandai dengan kerusakan 2 komponen rumah, yaitu:
a. bahan dinding berupa kayu;
b. bahan atap berupa genteng plentong yang sudah rapuh dengan rangka bambu dan tambahan seng diatasnya.
Namun tidak dapat diusulkan melalui program Pemerintah Daerah karena status kepemilikan tanah tidak jelas dan berada di tepi saluran drainase/ saluran irigasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kendal, yang menyatakan bahwa kriteria bantuan peningkatan kualitas RTLH harus memenuhi persyaratan lokasi RTLH harus berada di atas tanah:
a. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;
b. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
c. tidak dalam status sengketa; dan
d. penggunaannya sesuai tata ruang.