Berikut tanggapan yang disampaikan oleh Dinsosdaldukkbp3a Kabupaten Purbalingga :

Bagi keluarga untuk mendapatkan bansos dari pemerintah maka keluarga harus masuk dulu ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di usulkan melalui aplikasi SIKSNG. Maka masyarakat bisa berkoordinasi dengan pihak desa untuk dapat di usulkan sebagai penerima bansos, desa mengirimkan data usulan kepada supervisor SIKSNG dinsos, selanjutnya akan di usulkan masuk DTKS melalui SIKSNG setelah mendapat pengesahan pengajuan dari Bupati.

Terkait apakah setelah data bisa diusulkan ke pusat, seseorang tersebut pasti dijamin dapat bansos, maka tidak bisa menjamin, karena kewenangan menetapkan seseorang masuk data bayar bansos apa tidak berada di tangan pemerintah pusat/kemensos dan mengacu pada kuota dan kemampuan bayar dari pemerintah pusat.Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten hanya berwenang mengajukan pengusulan data calon penerima, dan penentu masuk tidaknya kedalam data bayar bansos ada di pemerintah pusat

(yang disampaikan melalui https://maturbup.purbalinggakab.go.id/detail_report/2767)