Laporan telah diteruskan ke BPJS Kesehatan

Terima kasih atas laporan yang disampaikan, kami tindaklanjuti ke Bidang terkait

Terima kasih atas laporan yang disampaikan, proses reaktifasi mengikuti peraturan dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 21 tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jamianan kesehatan. Pada regulasi tersebut diatur ketentuan untuk reaktivasi dengan syarat pada pasal 7 yaitu bagi PBI Jaminan Kesehatan yang telah dihapuskan paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkan dengan syarat ditemukan layanan kesehatan. Dengan demikian untuk reaktivasi lebih dari 6 (enam) bulan tidak dapat dilakukan, melainkan harus melalui mekanisme usulan DTKS ke Kementrian Sosial untuk didaftarkan melalui Kementrian Sosial. Oleh karena pengawalan selanjutnya terkait hal ini dapat dilakukan bersama Dinas Sosial/ Desa/ Kelurahan melalui aplikasi SIKS-NG. Terima kasih

Terima kasih atas laporan yang disampaikan, proses reaktifasi mengikuti peraturan dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 21 tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jamianan kesehatan. Pada regulasi tersebut diatur ketentuan untuk reaktivasi dengan syarat pada pasal 7 yaitu bagi PBI Jaminan Kesehatan yang telah dihapuskan paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkan dengan syarat ditemukan layanan kesehatan. Dengan demikian untuk reaktivasi lebih dari 6 (enam) bulan tidak dapat dilakukan, melainkan harus melalui mekanisme usulan DTKS ke Kementrian Sosial untuk didaftarkan melalui Kementrian Sosial. Oleh karena pengawalan selanjutnya terkait hal ini dapat dilakukan bersama Dinas Sosial/ Desa/ Kelurahan melalui aplikasi SIKS-NG. Terima kasih