Detail Aduan
Lihat detail lengkap aduan LGWP95819677
Rincian Aduan
LGWP95819677
Disposisi
Senin, 28 Februari 2022 - 00:03 WIBAdmin Gubernuran
Verifikasi
Rabu, 09 Maret 2022 - 11:43 WIBKabupaten Banyumas
Progress
Selasa, 23 Januari 2024 - 08:24 WIBKabupaten Banyumas
Kami teruskan ke Pemdes terkait utk segera di tindaklanjuti...ðŸ™ðŸ™
Utk dapat kip 1. cek dtks di dinsos 2. bila dtks valid minta diprint utk dpt diusulkan sekolah melalui ops dapodik 3. siswa tsbt ortu punya pkh/kks sbg dasar usulan ops dapodik 4. berasal dr kluarga rentan miskin punya sktm data dapodik valid 5. dari anak yatim/piatu, korban bencana, anak abk, hampir DO karna biaya
2) Untuk besaran honor merupakan kewenangan BKAD yg mengatur kebijakan teknis keuangan daerah, matur nuwun.
terimakasih atas informasinya, untuk setiap perubahan kebijakan bukan kewenangan Dinsos Provinsi maupun Dinsos Kabupaten, melainkan kebijakan pusat yaitu Kemensos. segala jenis informasi tentang masalah bansos silahkan di konsultasikan dgn pihak desa/kelurahan dan Petugas PKH/TKSK di Kecamatan.
terimakasih atas aduanya kami dari tim kecamatan hari ini akan sidak ke desa kramat utk melaksanakan pembinaan kpd kepala desa kramat
tentang warga Desa Cikidang yang merasa terganggu dengan kebisingan suara blower pabrik pengolahan kayu di Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang, sbb.: 1. Pabrik pengolahan kayu lapis dimaksud terletak di 2 desa yaitu Desa Karanglo Kecamatan Cilongok dan Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang. 2. Hasil koordinasi dengan pihak pengelola diperoleh informasi bahwa 3 Minggu yang lalu sempat terjadi kebocoran instalasi peredam mesin namun dalam waktu 4 hari sudah selesai perbaikan sehingga kebisingan dari areal pabrik sudah kembali pada ambang batas yang dipersyaratkan (sesuai aturan yang berlaku). DUMP. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Ajibarang
Jawaban nomor urut aduan #G2200000050 terimakasih atas informasinya, syarat untuk mendapatkan bansos dari pemerintah yaitu harus terdaftar dlm data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di kemensos. silahkan minta di data/di daftarkan DTKS lewat desa/kelurahan di sesuaikan dgn domisili tempat tinggal. untuk permasalahan program bantuan PKH silahkan yg bersangkutan di konsultasikan dgn pendamping PKH di desa/kelurahan atau dgn petugas PKH di Kecamatan.
ditindaklanjuti/dikoordinasikan
Selesai
Selasa, 23 Januari 2024 - 08:24 WIBKabupaten Banyumas
Kami teruskan ke Pemdes terkait utk segera di tindaklanjuti...ðŸ™ðŸ™
Utk dapat kip 1. cek dtks di dinsos 2. bila dtks valid minta diprint utk dpt diusulkan sekolah melalui ops dapodik 3. siswa tsbt ortu punya pkh/kks sbg dasar usulan ops dapodik 4. berasal dr kluarga rentan miskin punya sktm data dapodik valid 5. dari anak yatim/piatu, korban bencana, anak abk, hampir DO karna biaya
2) Untuk besaran honor merupakan kewenangan BKAD yg mengatur kebijakan teknis keuangan daerah, matur nuwun.
terimakasih atas informasinya, untuk setiap perubahan kebijakan bukan kewenangan Dinsos Provinsi maupun Dinsos Kabupaten, melainkan kebijakan pusat yaitu Kemensos. segala jenis informasi tentang masalah bansos silahkan di konsultasikan dgn pihak desa/kelurahan dan Petugas PKH/TKSK di Kecamatan.
terimakasih atas aduanya kami dari tim kecamatan hari ini akan sidak ke desa kramat utk melaksanakan pembinaan kpd kepala desa kramat
tentang warga Desa Cikidang yang merasa terganggu dengan kebisingan suara blower pabrik pengolahan kayu di Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang, sbb.: 1. Pabrik pengolahan kayu lapis dimaksud terletak di 2 desa yaitu Desa Karanglo Kecamatan Cilongok dan Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang. 2. Hasil koordinasi dengan pihak pengelola diperoleh informasi bahwa 3 Minggu yang lalu sempat terjadi kebocoran instalasi peredam mesin namun dalam waktu 4 hari sudah selesai perbaikan sehingga kebisingan dari areal pabrik sudah kembali pada ambang batas yang dipersyaratkan (sesuai aturan yang berlaku). DUMP. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Ajibarang
Jawaban nomor urut aduan #G2200000050 terimakasih atas informasinya, syarat untuk mendapatkan bansos dari pemerintah yaitu harus terdaftar dlm data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di kemensos. silahkan minta di data/di daftarkan DTKS lewat desa/kelurahan di sesuaikan dgn domisili tempat tinggal. untuk permasalahan program bantuan PKH silahkan yg bersangkutan di konsultasikan dgn pendamping PKH di desa/kelurahan atau dgn petugas PKH di Kecamatan.
ditindaklanjuti/dikoordinasikan