Laporan sudah kami teruskan ke Pemerintah Kecamatan Karanganyar dan akan segera mengkomunikasikan dan klarifikasi terkait permasalahan tersebut dengan Pemerintah Desa Karangsari. terima kasih

Laporan telah diteruskan ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah

Menindaklanjuti surat aduan dl laporgub.jatengprov.go.id terkait Dugaan Pungli di Balai Desa Karangsari, Karanganyar Kab. Pekalongan sebenarnya bukan ranah kami akan tetapi untuk tambahan Informasi kepada Masyarakat sebagai Pengguna Layanan maka kami sampaikan hal - hal sebagai berikut : 1. Bahwa Eks P3N yang ada di desa merupakan bagian dari Perangkat Desa dan bukan aparat dibawah naungan Kementerian Agama; 2. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dan PMA Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana diubah dengan PMA 37 tahun 2016 tentang Perubahan Atas  PMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahwa Biaya Layanan NIkah Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Rp. 600.000,-  disetor langsung melalui Bank/Kantor Pos sedangkan Layanan Nikah Rujuk diKantor Urusan Agama Kecamatan Rp. 0 (Nol Rupiah); 3. Regulasi tentang Biaya Nikah sudah di sosialisasikan oleh KUA Kecamatan sejak terbitnya Regulasi tersebut Kepada Masyarakat Luas melalui Forum resmi, Pamlet/ Spanduk dan Media On Line; 4. Tambahan biaya diluar Regulasi yang resmi sebagaimana dalam aduan tersebut bukan menjadi Wewenang dan tanggung jawab KUA Kecamatan.

Laporan sudah kami teruskan ke Pemerintah Kecamatan Karanganyar dan akan segera mengkomunikasikan dan klarifikasi terkait permasalahan tersebut dengan Pemerintah Desa Karangsari. terima kasih