Laporan telah diteruskan ke DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

laporan ditindaklanjuti

secara normatif pengaturan terkait pemilihan kepala desa saat ini berpedoman pada permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.. di tingkat kabupaten pengaturan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan daerah selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan bupati masing-masing kabupaten yang berpedoman pada permendagri tersebut.. berdasarkan hasil koordinasi dengan bagian tata pemerintahan setda kabupaten banyumas pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten banyumas saat ini berpedoman pada: - perda kabupaten banyumas nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah diubah dengan perda kabupaten banyumas nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas perda kabupaten banyumas nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa.. - perbup banyumas nomor 64 tahun 2017 tentang pedoman pemilihan kepala desa.. dalam pasal 35 ayat (1) perda kabupaten banyumas nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa telah diatur bahwa calon yang berhak dipilih dinyatakan gugur oleh panitia pemilihan apabila setelah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih yang bersangkutan memberikan dan/atau menjanjikan uang dan/atau barang secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilih yang dapat mempengaruhi hak pilih..

laporan telah dijawab