Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWP86402847

Rincian Aduan

LGWP86402847

Selesai Public
KABUPATEN TEMANGGUNG
13 May 2022
0 ditandai
Pak Gub. Di jajaran pemerintahan (BPN) masih ada praktek "PUNGLI" dari kepala bagian terkait. Yang menarif 13rb - 15rb rupiah per meter persegi yang dikepakan waktu jual beli tanah. Dengan pinjam tangan bawahan atau Notaris yang mengurus. Kami harus bagaimana. Mohon petunjuk. . .

Topik

DUGAAN PUNGUTAN LIAR DALAM BIROKRASI

Disposisi

Jumat, 20 Mei 2022 - 11:12 WIB

Laporan telah diteruskan ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

Verifikasi

Jumat, 20 Mei 2022 - 13:17 WIB

Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

Terimakasih atas Laporan saudara, segera kami koordinasikan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.

Selesai

Senin, 08 Agustus 2022 - 10:54 WIB

Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

Jawaban dari BPN Kab.Temanggung : Terkait jual beli maka ranahnya adalah kesepakatan penjual dan pembeli. Dalam hal ini tidak ada campur tangan  BPN. Terkait akta jual beli, kewenangannya ada di pejabat pembuat akta tanah.  Terkait pajak jual beli baik bphtb maupun  pph pasal 21 ranahnya di BPKPAD dan Pajak Pratama.  Memperhatikan  hal tersebut adalah tidak mungkin dari BPN  menambahkan biaya di luar kesepakatan penjual dan pembeli.  Menurut data yang ada di BPN, jual beli terse belum didaftarkan peralihannya ke BPN .  Untuk  biaya di BPN adalah sesuai PP. 128 tahun 2015. Apabila sudah didaftarkan ke BPN mohon bisa ditunjukkan kwitansi pendaftarannya agar dapat kami bantu penyelesaiannya. Demikian harap maklum. Sebaiknya masyarakat utk dpt mengurus sertipikat sendiri di Kantor Pertanahan.