KABUPATEN BOYOLALI, 27 Mar 2021

Yth. pak gub ,perkenalkan nama saya fathoni,domisili surakarta. mohon dibantu untuk investigasi ke pihak terkait ,mengenai pembayaran pajak PBB yang dilakukan kolektif tingkat kebayanan.tahun pajak 2017-2019 di wilayah dk.Putat, kel.Keyongan kab.Boyolali kronologi: thn 2021 ingin mengajukan pemecahan SPPT PBB sawah di BKD,dan ada syarat yang harus dilapirkan yaitu bukti lunas PBB thn 2016-2021 yang dapat diakses/cetak https://sipad.boyolali.go.id/layanan/pbb/cektagihan betapa terkejutnya setelah di cek terdapat tunggakan pajak di setiap NOP pada masing-masing tahun pajak (kecuali tahun 2021 karena memang belum melakukan pembayaran) padahal WP sudah melakukan pembayaran yang dilakukan secara kolektif sesuai masing tahun pajak, mohon maaf bukan bermaksud menuduh atau mencemarkan nama baik dan tidak ada maksud merendahkan pihak manapun,namun diduga dana pajak kolektif tsb digelapkan/diduga ada praktik korupsi& diduga kemungkinan masih ada NOP lain yang mengalami hal serupa. besar harapan semoga tidak ada dan jangan sampai ada praktik korupsi di wilayah jateng(khususnya kab.boyolali) seperti yang saya sampaikan sebelumnya,karena untuk bayar pbb rela menjual hasil tani,berikut beberapa NOP yang tersandung terkait masalah PBB NOP : 33-09-120-010-004-0576-0 NOP : 33-09-120-010-006-0045-0 NOP : 33-09-120-010-004-0221-0 terimakasih,sugeng enjang salam sehat,tetap pakai masker supaya jateng bebas covid.