Detail Aduan

Kepada Ibu Wali Kota Semarang cq. INSPEKTORAT KOTA SEMARANG DAN BKPP KOTA SEMARANG. Mohon diperiksa IBU LURAH WATES KECAMATAN NGALIYAN KARENA TELAH MEMBEKINGI PENDIRIAN BANGUNAN/KIOS/WARUNG/LAPAK SECARA LIAR DAN SECARA TIDAK SAH DI KAWASAN HUTAN NEGARA DI HUTAN PERHUTANI JLN ANYAR DUWET KEL WATES NGALIYAN. PENDIRIAN LAPAK TSB BERADA DI ATAS HUTAN NEGARA DAN DULU YANG MERESMIKAN LURAH WATES NYA. DAN SEKARANG BARU DIKETAHUI BAHWA PIHAK PERHUTANI MENGATAKAN LAPAK DI SEPANJANG KAWASAN HUTAN NEGARA TERSEBUT MERUPAKAN LAPAK LIAR/ TIDAK ADA KERJASAMA DENGAN PERUM PERHUTANI ALIAS ILEGAL DAN LAPAK SEPANJANG TERSEBUT MENGGUNAKAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH. LURAH WATES YANG MENGINISIASI BERDIRI NYA LAPAK JATEN INI KARENA LURAH WATES DULU YANG MERESMIKAN LAPAK JATEN LIAR INI. DAN LURAH WATES YANG MEMBEKINGI. ARTINYA BU LURAH WATES TELAH MELANGGAR Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan: Setiap orang, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, dilarang menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Setiap orang juga dilarang ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengatur tentang perlindungan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf a melarang setiap orang untuk mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, secara umum, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dilarang oleh UU No. 18 Tahun 2013 dan UU No. 41 Tahun 1999, dan pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 61 huruf a, yang mengatur tentang larangan memanfaatkan ruang tanpa izin. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana. Serta juga Melanggar Perda dan Perwal Kota Semarang yang dilakukan oleh Lurah Wates beserta perangkat Kelurahan Wates. LALU JUGA TERJADI JUAL BELI LAHAN LAPAK JATEN ADA YANG KISARAN 15 JUTA RUPIAH KEMUDIAN KEMARIN SUDAH DILAPORKAN KE PIHAK PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JATENG LALU SAAT RAPAT KOORDINASI ANTARA PERHUTANI DENGAN KELURAHAN WATES PIHAK BU LURAH WATES TELAH BERBOHONG DENGAN MENGATAKAN TIDAK ADA PRAKTIK JUAL BELI LAPAK SERTA TARIKAN SETORAN PADAHAL KENYATAAN DI LAPANGAN MEMANG TERJADI PRAKTIK JUAL BELI LAPAK,KLAU ADA YG MAU JUAL LAPAK NYA TERUS MAU BELI HARUS BAYAR ADA YANG KISARAN 15 JUTA RUPIAH TERJADI JUAL BELI LAPAK DI KAWASAN HUTAN NEGARA. INI ARTI NYA BU LURAH WATES TELAH MELAKUKAN KEBOHONGAN BESAR DENGAN MENGATAKAN TIDAK ADA PRAKTIK JUAL BELI LAPAK SERTA SETORAN KE PAGUYUBAN LAPAK PADAHAL KENYATAAN DI LAPANGAN MEMANG ADA JUAL BELI LAHAN LAPAK. TOLONG LURAH WATES BESERTA JAJARANNYA PERANGKAT KELURAHAN WATES UNTUK DIPERIKSA KARENA YANG BERSANGKUTAN MELAKUKAN PELANGGARAN UU KEHUTANAN,UU PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN,UU PENATAAN RUANG,PERDA KOTA SEMARANG DAN PERWAL KOTA SEMARANG TENTANG TATA RUANG DAN PERIZINAN USAHA PERDAGANGAN,LURAH WATES MELAKUKAN PELANGGARAN ATURAN DI ATAS DENGAN CARA MEMBEKINGI BERDIRI NYA LAPAK LIAR DAN MALAH YANG MENGINISIASI SERTA YANG DULU TAHUN 2020 MERESMIKAN SECARA RESMI DAN SIMBOLIS OLEH LURAH WATES LAPAK LIAR DI KAWASAN HUTAN NEGARA TERSEBUT. KEMUDIAN PELANGGARAN YANG KEDUA LURAH WATES BEEBOHONG DENGAN MENGATAKAN TIDAK ADA NYA PRAKTIK JUAL BELI LAHAN LAPAK DI KAWASAN HUTAN PERHUTANI PADAHAL KENYATANNYA MEMANG ADA JUAL BELI LAPAK DI HUTAN NEGARA TSB SENILAI 15 JUTA RUPIAH..INSPEKTORAT DAN BKPP PERIKSA KETERLIBATAN LURAH WATES ATAS PELANGGARAN UNDANG UNDANG DAN KEBOHONGAN LURAH WATES INI! KARENA YANG DILAKUKAN LURAH WATES DAPAT DIKENAKAN SANKSI PIDANA SERTA MALAH YBS BERBOHONG.