Terimakasih atas laporannya,

Apabila ditemukan pungutan biaya administrasi, mekanisme yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa Di Kabupaten Kendal, larangan pungutan atas jasa layanan administrasi :
(1). Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat
(2). Jasa layanan administrasi adalah sebagai berikut :
a. Surat Pengantar
b. Surat Rekomendasi, dan
c. Surat Keterangan
2. Melihat pada ketentuan di atas, maka pengaduan terkait adanya pungutan biaya administrasi berarti ada penyimpangan di dalam jasa layanan administrasi.
3. Dalam menyampaikan pengaduan, diharapkan klarifikasi dulu kepada Kecamatan, Pasal 13 Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2019, Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pungutan desa .

Terimakasih