KABUPATEN TEGAL, 26 Aug 2020

yth.pa gubernur ganjar,dinas perindustrian dan perdagangan,BBWS pamali juana. melanjutkan laporan saya tanggal 20.08.2020.serta menanggapi balasan dari dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten tegal. mohon untuk segera diadakan mediasi sebelum terjadinya pembongkaran warung di daerah waduk cacaban,coba cek lokasi relokasi yang akan diberikan kepada para pedagang, banyak hal yang harus dipersiapkan agar jangan asal gusur,ini menyangkut kesejahteraan 38 keluarga didaerah obyek wisata waduk cacaban,persiakan segala sesuatunya agar tidak saling lempar antara BBWS pamali juana dan pihak pariwisata... adapun tempat layak menurut pengakuan BBWS pamali juana saya rasa masih berlebihan melihat kondisi saat ini. adapun hal2 yang harus diperhatikan untuk tempat relokasi sebagai berikut. 1. akses ke tempat relokasi masih sangat menanjak jadi susah dilalui pejalan kaki dan para oesepeda,sedangkan mereka adalah target konsumen kami. 2. belum ada peremajaan dan perbaikan tempat relokasi sebagaimana yang dulu pernah dijanjikan oleh almarhum bupati bpk. entus susmono. 3. penataan tempat relokasi harus dilakukan oleh pihak terkait agar para pedagang tidak berebut dan sesuka sendiri membangun diberbagai tempat relokasi. 4. sebaiknya siapkan dahululahan relokasi sebelum penggusuran, jangan malah digusur dahulu baru mempersiapkan skema relokasi pedagang, pedagang tidak bisa bertahan lama tanpa berjualan/menganggur. 5. sosilisasi penggusuran pernah dilakukan oleh pihak BBWS tanggal 19 september 2019, di tanggal tersebut belum terjadi pandemi covid 19. apakah elok penggusuran tetap dilakukan sesuai jadwal sedangkan masyarakat sedang berjuang memperbaiki perekonomian keluarga akibat dampak lockdown dan obyek wisata waduk cacaban ditutup sehingga tidak bisa berjualan seperti hari2 biasa, dan baru dibuka kembali 2 bulan kebelakang, sedangkan pemerintah pusat sedang gencar untuk memperbaiki perekonomian terkait dampak pandemi corona. mohon untuk dilakukan sosialisasi dan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak pedagang beserta dinas terkait