LaporGub! - Detail Aduan LGWP63087243

Detail Aduan

Rincian Aduan : LGWP63087243

Selesai Public

KABUPATEN KLATEN, 13 Jan 2023

Permasalahan : di perusahaan saya bekerja. Aturan jam kerja harusnya 7 jam kerja karena 6 hari kerja terjadi jam kerja yang molor atau tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Dengan jam kerja jam 7 pagi sampai jam 6 sore tanpa ada lemburan. Nama perusahaan : pt sinar klaten makmur Lokasi : jalan solo jogja km 4, mlese, ceper, klaten

#KELUHAN JAM KERJA PERUSAHAAN

1 Orang Menandai Aduan Ini

PROSES

Disposisi

Sabtu, 14 Januari 2023 - 07:14 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Verifikasi

Selasa, 17 Januari 2023 - 14:49 WIB

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Laporan kami terima dan akan ditindaklanjuti oleh bidang terkait

Progress

Sabtu, 04 Februari 2023 - 09:25 WIB

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Selamat pagi bapak/ibu terkait aduan panjenengan Pengawas Ketenaga kerjaan kami dari Satwasker Surakarta telah melakukan Tindaklanjut dengan hasil :

# Fakta dilapangan

1. Perusahaan kadang kadang melakukan lembur karena menyesesaikan target dan diberikan upah lembur yang dibayarkan bersamaan upah bulanan dibayarkan pada setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

2. Upah bulan Desember 2022 diberikan pada tanggal 5 Januari, ada sebagian pekerja yang juga mengalami lembur ( Jam kerja molor ), dari hasil pemeriksaan pada bukti pembayaran upah terdapat Surat perintah Lembur, dan sudah dibayarkan upah lemburnya dengan perhitungan sesuai ketentuan.

3. Untuk waktu kerja bulan Januari dan lemburnya dibayarankan pada tanggal 5 Februari 2023. Pengurus sanggup membayar upah lemburnya.

# Analisa

Kerja lembur tidak dibayar upah lemburnya

Berdasarkan :

1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undnang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Nomor 24 :

- pasal 78 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

a. ada persetujuan Pekerja/Buruh yang bersangkutan dan

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) mmggu.

- pasal 78 ayat (2) dinyatakan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Upah kerja lembur.

2) Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/ Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), wajib membayar Upah Kerja Lembur. Kerja tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Ke

# Kesimpulan

Kerja lembur tidak dibayar upah lemburnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Nomor 24 pasal 78 ayat (2) Jo. Peraturan pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/ Buruh melebihi waktu kerja wajib membayar Upah Kerja Lembur

# Rekomendasi

Pimpinan Perusahaan diminta untuk :

1. Perusahaan apabila akan ada kerja lembur maka Pengurus harus memberikan Surat Perintah lembur kepada pekerja yang akan dipekerjakan lembur.

2. Membayar upah lembur kepada pekerja/buruh yang bekerja melebihi waktu kerja yang berlaku di perusahaan.

3. Selalu memberikan sosialisasi pada pekerja baru, tetang isi Peraturan Perusahaan. Terimakasih

Selesai

Selasa, 07 Februari 2023 - 10:28 WIB

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Laporan selesai

Preview Gambar

Tulis Ulasan