Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWP61135883

Rincian Aduan

LGWP61135883

Selesai Public

Lampiran

KABUPATEN BANYUMAS
14 Jun 2025
1 ditandai
Terkait laporan nomor LGWP56311012 ,terkait penjualan LKS di SMP NEGERI 3 SUMBANG ,berdasarkan tangkapan layar percakapan dalam grup whatshap antara siswa , guru tertanggal 6 maret 2025 yang saya lampirkan sebagai bukti , terdapat beberapa pernyataan yang menunjukan bahwa 1. guru secara langsung mengintruksikan siswa untuk membeli LKS di koperasi sekolah dengan pernyataan " LKS SEMESTER 2 MEL..." " BELI DI KOPERASI " ( OLEH BU DEWI ) . 2.guru juga menyampaikan bahwa LKS akan di gunakan untuk membahas materi ujian , yang mengesankan LKS WAJIB DI MILIKI SISWA agar dapat mengikuti pembelajaran . 3.guru atas nama bu dewi mengarahkan siswa untuk membeli LKS sebagai bahan pembelajaran ujian semester ,guru tersebut menyatakan bahwa materi ujian akan di ambil dari LKS , dan mengarahkan siswa untuk membeli LKS SEMESTER 2 DI KOPERASI SEKOLAH . INDIKASI PELANGGARAN 1.LKS DI JUAL MELALUI KOPERASI SEKOLAH . 2.GURU MENGARAHKAN SISWA MEMBELI LKS DI KOPERASI . 3.LKS DIGUNAKAN SEBAGAI MATERI UJIAN , SEHINGGA SISWA YANG TIDAK MEMBELI AKAN TERTINGGAL , YANG SECARA TIDAK LANGSUNG PEMBELIAN LKS BERSIFAT WAJIB . KEMUDIAN DAMPAK NEGATIF YANG MUNGKIN TERJADI 1.SISWA DARI KLUARGA TIDAK MAMPU AKAN TERTEKAN SECARA EKONOMI KARENA MERASA WAJIB MEMBELI LKS . 2.DESKRIMINASI PEMBELAJARAN , JIKA SISWA TIDAK MEMBELI LKS ,KARENA MATERI DI AMBIL DARI BUKU TERSEBUT 3.KETIDAK PATUHAN TERHADAP ATURAN KEMENDIKBUD DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN YANG BERSIH DAN BEBAS PUNGUTAN LIAR 4. GURU TIDAK NETRAL DAN BERPERAN SEBAGAI PENGARAH PEMBELIAN . DARI HAL HAL DI ATAS , SAYA SELAKU PELAPOR MEMINTA KEPADA DINAS PENDIDIKAN UNTUK : 1.MELAKUKAN PEMERIKSAN DAN KLARIFIKASI LANGSUNG KE PIHAK SEKOLAH , KHUSUSNYA KEPADA GURU YANG BERSANGKUTAN ( BU DEWI SEBAGAI GURU YANG CHAT KEPADA SISWA , DAN JUGA PAK AHMAD SYUHADA SELAKU WALI KELAS YANG MEGETAHUI CHAT TERSEBUT DI KIRIM DI GRUP KELAS ,KOPERASI SEKOLAH ,DAN JUGA KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 3 SUMBANG ) 2.MENGHENTIKAN PENJUALAN LKS DI KOPERASI SEKOLAH DAN MELARANG GURU MEMBERIKAN ARAHAN PEMBELIAN BAHAN AJAR KEPADA SISWA SERTA MENINDAK TEGAS SEKOLAH , KOPERASI SEKOLAH , GURU DAN KEPALA SEKOLAH YANG MEMBIARKAN PRAKTIK TERSEBUT TERJADI DI SEKOLAH TERSEBUT 3.MEMBERIKAN SANKSI ADMINISTRATIF 4.MELINDUNGI HAK PENDIDIKAN SISWA , TERUTAMA DARI KLUARGA TIDAK MAMPU , AGAR TIDAK TERBEBANI BIAYA TAMBAHAN DI LUAR KETENTUKAN 5.MEMINTA DINAS PENDIDIKAN ATAU PIHAK SEKOLAH MEMBERIKAN ALASAN JIKA PRAKTIK YANG SUDAH TERJADI TERSEBUT MERUPAKAN SESUATU YANG LEGAL DAN SAH

Disposisi

Sabtu, 14 Juni 2025 - 14:55 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Banyumas

Verifikasi

Senin, 16 Juni 2025 - 08:14 WIB

Kabupaten Banyumas

sudah kami sampaikan kedinas terkait terimakasih 

Progress

Kamis, 25 September 2025 - 09:31 WIB

Kabupaten Banyumas

Terima kasih atas perhatian dan aduan dari Saudara. Berdasarkan tindaklanjut dengan pihak sekolah, disampaikan oleh Kepala SMPN 3 Sumbang bahwa aduan di atas tidak benar, dan disampaikan hal-hal sbb: Untuk di SMPN 3 Sumbang tidak ada penjualan LKS yang bersifat wajib untuk semua siswa. Terkait penjualan LKS, DInas Pendidikan telah menerbitkan Surat No. 400.3.1/3671 tanggal 16 April 2025 yang melarang guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, maupun komite menjual atau mewajibkan pembelian LKS kepada siswa. Kami telah meminta kerja sama dari seluruh sekolah dan komite serta dukungan masyarakat, agar kebijakan ini benar-benar diterapkan demi meringankan beban orang tua serta menjaga mutu pendidikan yang adil dan inklusif. Demikian, terima kasih


Selesai

Kamis, 25 September 2025 - 09:32 WIB

Kabupaten Banyumas

Terima kasih atas perhatian dan aduan dari Saudara. Berdasarkan tindaklanjut dengan pihak sekolah, disampaikan oleh Kepala SMPN 3 Sumbang bahwa aduan di atas tidak benar, dan disampaikan hal-hal sbb: Untuk di SMPN 3 Sumbang tidak ada penjualan LKS yang bersifat wajib untuk semua siswa. Terkait penjualan LKS, DInas Pendidikan telah menerbitkan Surat No. 400.3.1/3671 tanggal 16 April 2025 yang melarang guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, maupun komite menjual atau mewajibkan pembelian LKS kepada siswa. Kami telah meminta kerja sama dari seluruh sekolah dan komite serta dukungan masyarakat, agar kebijakan ini benar-benar diterapkan demi meringankan beban orang tua serta menjaga mutu pendidikan yang adil dan inklusif. Demikian, terima kasih