Laporan telah diteruskan ke DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

laporan ditindaklanjuti

pengaturan terkait pemilihan kepala desa saat ini berpedoman pada permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.. selanjutnya di tingkat kabupaten pengaturan terkait pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan daerah dan peraturan bupati masing-masing kabupaten yang berpedoman pada permendagri tersebut..pengaturan terkait pemilihan kepala desa di kabupaten purbalingga saat ini berpedoman pada perda kabupaten purbalingga nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah diubah dengan perda kabupaten purbalingga nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan atas perda kabupaten purbalingga nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.. dalam pasal 49 ayat (1) perda kabupaten purbalingga nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa disebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas oleh masyarakat dan/atau calon..

laporan telah dijawab