KABUPATEN KUDUS, 26 Feb 2019

Assalamu’alaikum Pak Gubernur, tolong kami pak….Pertama bapak saya berobat ke RSUP Dr. Kariyadi Semarang pada tanggal 3 Januari 2019 ke poli gigi di pavilium Garuda dengan tanggungan pribadi ( bayar sendiri), kemudian bapak saya dijadwalkan operasi dengan system percepatan pada tanggal 18-19 Januari 2019. Tetapi program operasi gagal pak, dikarenakan bapak saya sakit dan belum bisa melakukan tindakan operasi. Kemudian kami datang lagi pada tanggal 29 Januari 2019 untuk minta jadwal program operasi lagi, dan kali ini kami menggunakan BPJS kelas 1, pada tanggal tersebut bapak saya dirujuk untuk ronsen gigi, dan itu sudah dengan tanggungan BPJS. Kami datang lagi tanggal 31 JAnuari untuk melihat hasilnya, Alhamdulillah bapak saya dijadwalkan operasi tanggal 7-8 Februari 2019, dengan status tanggungan BPJS (JKN NON PBI), saya tandatangan di TPPRI pada tanggal 7 Februari 2019 untuk konfirmasi rawat inap , waktu itu perawatnya sudah memastikan kalau kami statusnya ditanggung BPJS kelas 1 dan perawataan sesuai kelas. Tetapi Pak, setelah usai operasi ibuk saya ditemui pihak administrasi RSUP Dr. Kariyadi mengatakan bahwa BPJS bapak saya tidak jalan. Alasannya di computer Rumah Sakit status tanggungan bapak saya masih UMUM. Dan mereka mengatakan status itu pada tanggal 3 Januari 2019. Padahal tanggal tersebut program operasinya dibatalkan. Dan diulang progam pada tanggal 29 Januari 2019. Kami diharuskan membayar Rp. 13.899.623,- , padahal bapak saya awalnya tanggungan BPJS, mengapa bisa tiba-tiba berubah seperti itu pak….tolong kami pak gubernur…kami orang tidak mampu, membayar semua biaya dengan berhutang pak…kami sangat mengharapkan bantuan pak Gubernur…..Wassalamu’alaikum wr.wb.