Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Kudus

terima kasih atas aduannya...laporan akan kami teruskan ke instansi terkait

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 5 ayat 1 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP, Ayat 2 Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 tahun sesuai dengan kondisi ekonomi dan perkembangan daerah. Penetapan tarif NJOP kabupaten Kudus masih jauh dari Harga Pasar sehingga perlu diadakan penyesuaian, penentuan besarnya pokok pajak PBB-P2 dihitung berdasarkan luas tanah dikalikan dengan NJOP per m2 menjadi total NJOP seperti yang tertera pada SPPT PBB-P2. Pada pasal 6 disebutkan tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah ditetapkan sebesar 0,1%, untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp. 1.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,2% Kenaikan 300% besaran Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan perkalian luas tanah dikalikan dengan NJOP per meter (Total NJOP) menjadi diatas Rp. 1000.000.000 sehingga terkena perubahan tarif dari yang semula 0,1% menjadi 0,2%. Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus pada pasal 31, Wajib Pajak PBB-P2 berhak untuk mengajukan pengurangan atas ketetapan pajak.