Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Boyolali

Laporan diterima

Tanggapan dari Pemerintah Desa Karanggeneng :

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Pemdes Karanggeneng telah berkoordinasi dengan Ketua RT yang wilayahnya disebutkan, dan beberapa keterangan sudah kami dapatkan, sebagai berikut :
a) Tidak benar bahwa jumlah warga/ KK yang tidak menerima bantuan sebanyak 4 KK, dan perlu diketahui di wilayah tersebut terdapat 3 (tiga) KK sebagai PNS dan 2 (dua) KK Pensiunan Pegawai Negeri;
b) Berdasar data Desa, dari 136 (seratus tiga puluh enam) KK yang ada di wilayah yang disebutkan, terdata sekitar 72 (tujuh puluh dua) KK yang tidak menerima bantuan dari Pemerintah, di dalamnya ada 20 (dua puluh) KK yang sampai hari ini belum memperoleh bantuan, dinilai terdampak ekonominya dan perlu dibantu saat pandemi ini. Sisanya dinilai merupakan keluarga mampu di luar PNS dan Pensiunan;
c) Selanjutnya menerangkan bahwa data yang diajukan saat awal terjadi pandemik sudah sesuai dengan instruksi awal, bahwa usulan yang diajukan merupakan KK yang perekonomiannya benar-benar terdampak karena pandemi yang terjadi, selain KK yang dinilai kurang mampu dan menyerahkan sepenuhnya kepada Desa untuk diusulkan dan diajukan kepada Dinas yang terkait agar memperoleh bantuan dari pemerintah; Aduan yang disampaikan menghubungkan kepada kevalidan data, terutama yang berasal dari wilayah RT yang disebut, sehingga bersama ini kami sampaikan data penerima manfaat produk hukum bantuan yang berasal dari Pemerintah yang beralamat di wilayah yang disebutkan dalam aduan, baik yang masuk DTKS maupun NON DTKS; Penerima Bantuan yang masuk NON DTKS merupakan usulan yang berasal dari RT masing-masing.

Demikian tanggapan kami. Jika membutuhkan informasi, Pemdes siap memberikan penjelasan dengan terbuka. Koordinasi dan komunikasi akan menjelaskan dengan baik atas informasi yang dibutuhkan, bukan berdasar perkiraaan atau asumsi yang terkadang belum tentu benar.