Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Pati

laporan kami terima, akan kami koordinasikan dengan dinas terkait

telah kami koordinasikan ke dinas terkait melalui surat nomor 045/1079.

Jawaban dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pati melalui surat nomor 140/2860 tanggal 6 November 2020. Untuk memberikan rambu yang jelas dalam pengisian perangkat desa , Pemrintah Kabupaten Pati telah menyusun sistem dan prosedurnya berdasrkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 tahun 2020 beserta kedua prubahannya selain merupakan upaya pemutakhiran regulasi berdasarkan peraturan perundangan di tingkat atasnya juga merupakan upaya untuk memperbaiki sistem perekrutan calon perangkat desa yang selama ini masih terdapat beberapa kelemahan.  Perbaikan tersebut diantarnya :

1. Membri penegasan bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa tidak diprbolehkan memungut biaya dari calon perangkat desa.
2. Diselenggarakannya pengisian perangkat desa melaui CAT ( Computerized Assessment Test ) atau LJK (Lembar jawab Komputer ) oleh pihak ketiga. 
3. Pemberian bantuan keuangan kabupaten kepada pemrintah desa dalam pelaksnaan ujian penyaringan 
4. Pembatasan jumlah personal dalam struktur kepantiaan pengisian perangkat desa (maksimal 9 orang). 

Perbaikan terssebut merupakan terobosan bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalammengupayakan proses pengisian perangkat desa yang netral, bersih dan obyektif. Adapaun sebagaimana telahdilaksanakan sejak lima tahun lalu, proses pengisian perangkat desa ini juga melalui mekanisme izin bupati yang memeungkinkan terpantau dan terkontrolnya pengisian perangkat dsa di wilayah. Pembnaan dan pengawasan dilakukan oleh pantia Pengawas Kabupaten secara kontinyu melalui forum sosialisasi yang melibatkan Pantia Pengawas Kecamatan.