Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Klaten

Trimakasih, laporan kami teruskan pada OPD yang terkait.

Pada penyelenggaraan ijin PKRT terjadi perubahan mekanisme dan kewenangan instansi Pemerintah sejak tahun 2021. Saat ini ijin PKRT harus diajukan melalui sistem online single submission (OSS), dimana masyarakat bisa mendapatkan pendampingan pengajuan ijin OSS tersebut ke DPMPTSP. Untuk sertifikat penyuluhan produksi PKRT diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, sesuai Permenkes No.14 tahun 2021. Penerbitan ijin ini tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Kegiatan sosialisasi perubahan kebijakan perizinan PKRT  telah direncanakan oleh Dinkes Kab. Klaten, namun pelaksanaannya masih menunggu konfirmasi narasumber dari Provinsi maupun DPMPTSP. Adapun tujuan dari Dinkes Kab meminta nmr HP adalah untuk memberitahukan undangan sosialisasi perubahan perizinan PKRT tersebut. Demikian, harap maklum.