Detail Aduan
Lihat detail lengkap aduan LGWP31978889
Rincian Aduan
LGWP31978889
Selesai
Public
Mau menyampaikan keluhan tentang salah satu PT SAI APPARELL INDUSTRIES DI GROBOGAN
Soal parkir di dalam perusahaan diminta berbayar.. Padahal sama karyawannya sndiri pak
Pihak karyawan sudah .. Ada upaya menolak tentang peraturan parkir berbayar di dalam pabrik..
Akan tetapi perusahaan mengharuskan
Ini keluhan istri saya dan karyawan lainya pak ganjar... Saya meminta bantuan bapak menindak lanjuti pak
Disposisi
Kamis, 11 Agustus 2022 - 12:41 WIBAdmin Gubernuran
Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Grobogan
Verifikasi
Jumat, 12 Agustus 2022 - 07:05 WIBKabupaten Grobogan
Laporan diterima
Progress
Jumat, 12 Agustus 2022 - 07:05 WIBKabupaten Grobogan
Laporan diteruskan ke OPD terkait
Selesai
Jumat, 12 Agustus 2022 - 07:06 WIBKabupaten Grobogan
Laporan ditindak lanjuti oleh Disnakertrans Kab. Grobogan
Mengenai aduan tersebut,
Berdasarkan ketentuan pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 Tatun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan yang dimana fasilitas kesejahteraan tersebut harus memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan juga disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Fasiltas kesejahteraan pekerja/buruh tersebut seperti penyediaan tempat ibadah, penyediaan lahan parkir, penyediaan fasilitas olahraga, fasilitas kantin dan lain-lain. Perusahaan wajib memberikan fasilitas tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan kemampuan perusahaan. Seprti contoh, penyediaan lahan parkir, hal ini berarti bahwa fasiltas tersebut menyangkut kebutuhan pokok karyawan akan keamanan dalam bekerja, maka perusahaan wajib menyediakan. Apabila perusahaan akan menambah fasilitas tambahan lain seperti program kredit karyawan, program asuransi karyawan, yang memerlukan pendanaan mandiri atau tambahan pendanaan iuran dari karyawan sebaiknya dibicarakan dan dibahas terlebih dahulu dalam forum Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) yang sudah terbentuk di perusahaan. Kepesertaan Program tersebut harus bersifat sukarela dalam artian tidak boleh ada pemaksaan dalam keikutsertaannya. Bagi karyawan yang bersedia mengikuti program tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Kesediaan yang disediakan oleh penanggungjawab. Apabila karyawan tidak bersedia maka perusahaan tidak boleh memaksa.
Demikian untuk dijadikan maklum, Terimakasih
Mengenai aduan tersebut,
Berdasarkan ketentuan pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 Tatun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan yang dimana fasilitas kesejahteraan tersebut harus memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan juga disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Fasiltas kesejahteraan pekerja/buruh tersebut seperti penyediaan tempat ibadah, penyediaan lahan parkir, penyediaan fasilitas olahraga, fasilitas kantin dan lain-lain. Perusahaan wajib memberikan fasilitas tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan kemampuan perusahaan. Seprti contoh, penyediaan lahan parkir, hal ini berarti bahwa fasiltas tersebut menyangkut kebutuhan pokok karyawan akan keamanan dalam bekerja, maka perusahaan wajib menyediakan. Apabila perusahaan akan menambah fasilitas tambahan lain seperti program kredit karyawan, program asuransi karyawan, yang memerlukan pendanaan mandiri atau tambahan pendanaan iuran dari karyawan sebaiknya dibicarakan dan dibahas terlebih dahulu dalam forum Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) yang sudah terbentuk di perusahaan. Kepesertaan Program tersebut harus bersifat sukarela dalam artian tidak boleh ada pemaksaan dalam keikutsertaannya. Bagi karyawan yang bersedia mengikuti program tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Kesediaan yang disediakan oleh penanggungjawab. Apabila karyawan tidak bersedia maka perusahaan tidak boleh memaksa.
Demikian untuk dijadikan maklum, Terimakasih