Detail Aduan

Laporan telah diteruskan ke DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

laporan ditindaklanjuti

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan ATas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa dapat diberhentikan karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sesuai yang tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu larangan bagi Perangkat Desa adalah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban.

laporan telah dijawab