Saya ingin mengadukan bahwa telah berdiri pabrik kayu lapis laminasi di depan rumah saya, saya merasa terganggu dengan bising, bau, dan tidak adanya etika dari karyawan pabrik tersebut. Saya sangat menolak kehadiran pabrik tersebut. Saya memohon kepada Gubernur Jawa Tengah untuk menyelesaikan masalah ini karena setelah perwakilan masyarakat melakukan mediasi dengan pabrik di DPMPTSP, nyatanya tidak ada sanksi sama sekali, tidak ada penutupan, padahal jelas, pabrik sangat mengganggu kenyamanan hidup saya.
Detail Aduan
Lihat detail lengkap aduan LGWP26735776
Disposisi
Selasa, 02 Desember 2025 - 08:23 WIBAdmin Gubernuran
Laporan telah diteruskan ke DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Verifikasi
Selasa, 02 Desember 2025 - 09:33 WIBDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Aduan kami terima
Progress
Jumat, 05 Desember 2025 - 12:04 WIBDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan koordinasi terkait dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT Matratama Mitra Polyester terkait dengan belum dilakukannya pemenuhan persyaratan dasar (KKPR, Persetujuan Lingkungan, PBG/SLF) dan Perizinan Berusaha;
2. Bahwa berdasarkan PP 28 Tahun 2025, Lampiran 1F, disebutkan bahwa kegiatan usaha KBLI 16212 - Industri Kayu Lapis Laminasi yang dilakukan oleh PT. MMP termasuk Decorative Plywood milik PT MMP (dan kegiatan usaha PT. MMP lainnya) merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menghentikan operasional kegiatan usaha PT Matratama Mitra Polyester per 2 Desember 2025 karena tidak memiliki izin untuk menjalankan bisnis kayu lapis.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Selesai
Jumat, 05 Desember 2025 - 13:12 WIBDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Bahwa telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pengaduan yang Saudara laporkan pada tanggal 5 Desember 2025, yang diikuti oleh:
1. Dinas PMPTSP Prov Jawa Tengah
2. Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah
3. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Temanggung
5. Dinas PU dan PR Kabupaten Temanggung
6. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung
7. Dinas PMPTSP Kabupaten Temanggung
8. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung
dengan hasil:
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan koordinasi terkait dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT Matratama Mitra Polyester terkait dengan belum dilakukannya pemenuhan persyaratan dasar (KKPR, Persetujuan Lingkungan, PBG/SLF) dan Perizinan Berusaha.
2. Bahwa berdasarkan PP 28 Tahun 2025, Lampiran 1F, disebutkan bahwa kegiatan usaha KBLI 16212 - Industri Kayu Lapis Laminasi yang dilakukan oleh PT. MMP termasuk Decorative Plywood milik PT MMP (dan kegiatan usaha PT. MMP lainnya) merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menghentikan operasional kegiatan usaha PT Matratama Mitra Polyester per 2 Desember 2025 karena tidak memiliki izin untuk menjalankan bisnis kayu lapis.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.