Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWP21759901

Rincian Aduan

LGWP21759901

Selesai Public

Lampiran

Image
KOTA PEKALONGAN
27 Dec 2023
0 ditandai
Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2023 disebutkan bahwa guru berhak mendapatkan tambahan THR dan gaji ketiga belas berupa 50% TPG/Tamsil bagi guru yang tidak mendapatkan TPP/Tukinda dari daerah. Tapi, sampai sekarang di minggu terakhir tahun 2023 hal tersebut belum ada kejelasan untuk kami guru-guru di Kota Pekalongan. Kiranya dapat dijelaskan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya agar yang menjadi hak kami para guru di kota Pekalongan dapat kami terima. Terimakasih

Topik

KELUHAN PENGHASILAN GURU (ASN/SWASTA TETAP)

Disposisi

Rabu, 27 Desember 2023 - 13:47 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke Kota Pekalongan

Verifikasi

Jumat, 29 Desember 2023 - 10:18 WIB

Kota Pekalongan

Terima kasih atas laporan/pertanyaan yg Saudara sampaikan dan bersama ini pula dapat kami informasikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sudah mengajukan Daftar Usulan Tunjangan (termasuk THR) bagi Guru dan oleh Pemerintah Kota Pekalongan juga sudah menindaklanjuti dengan mengusulkan ke Pemerintah Pusat, namun sampai saat ini belum ada jawaban resmi (SE) dari Kementerian terkait.

Progress

Jumat, 29 Desember 2023 - 10:19 WIB

Kota Pekalongan

Terima kasih atas laporan/pertanyaan yg Saudara sampaikan dan bersama ini pula dapat kami informasikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sudah mengajukan Daftar Usulan Tunjangan (termasuk THR) bagi Guru dan oleh Pemerintah Kota Pekalongan juga sudah menindaklanjuti dengan mengusulkan ke Pemerintah Pusat, namun sampai saat ini belum ada jawaban resmi (SE) dari Kementerian terkait.

Selesai

Jumat, 29 Desember 2023 - 10:20 WIB

Kota Pekalongan

Terima kasih atas laporan/pertanyaan yg Saudara sampaikan dan bersama ini pula dapat kami informasikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sudah mengajukan Daftar Usulan Tunjangan (termasuk THR) bagi Guru dan oleh Pemerintah Kota Pekalongan juga sudah menindaklanjuti dengan mengusulkan ke Pemerintah Pusat, namun sampai saat ini belum ada jawaban resmi (SE) dari Kementerian terkait.

Jawaban dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan