Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi

Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWP21530411

Rincian Aduan

LGWP21530411

Selesai Public
KABUPATEN PURWOREJO
23 Jul 2026
0 ditandai

wiyata bakti SD dan SMP dikesampingkan oleh pemda Purworejo, penghasilannya turun dan tidak ada solusi nyata oleh pemda. kasihan wiyata bakti yg bertaun tahun mengabdi untuk sekolah negri tapi jasa nya tidak dihargai pak, tolong beri bantuannya pak Gubernur

Disposisi

Kamis, 23 Juli 2026 - 13:45 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Purworejo

Verifikasi

Jumat, 24 Juli 2026 - 09:20 WIB

Kabupaten Purworejo

Selamat pagi. Laporan saudara kami teruskan ke OPD terkait untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Terima kasih

Progress

Rabu, 05 Agustus 2026 - 11:21 WIB

Kabupaten Purworejo

Kami sampaikan bahwa kebijakan penugasan dan penganggaran tenaga non-ASN/honorer saat ini memang sedang dalam masa penyesuaian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat edaran dari kementerian terkait.

Terkait honor atau penghasilan Wiyata Bakti, untuk sementara belum dapat diberikan kebijakan baru di luar regulasi yang ada, dan pemerintah daerah masih menunggu aturan/ketentuan lanjutan dari pemerintah pusat sebagai dasar hukum pelaksanaan lebih lanjut.

Pemerintah daerah akan terus berupaya mencari solusi yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kemampuan keuangan daerah.

Selesai

Rabu, 05 Agustus 2026 - 11:22 WIB

Kabupaten Purworejo

Kami sampaikan bahwa kebijakan penugasan dan penganggaran tenaga non-ASN/honorer saat ini memang sedang dalam masa penyesuaian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat edaran dari kementerian terkait.

Terkait honor atau penghasilan Wiyata Bakti, untuk sementara belum dapat diberikan kebijakan baru di luar regulasi yang ada, dan pemerintah daerah masih menunggu aturan/ketentuan lanjutan dari pemerintah pusat sebagai dasar hukum pelaksanaan lebih lanjut.

Pemerintah daerah akan terus berupaya mencari solusi yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kemampuan keuangan daerah.