Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Pekalongan

terima kasih atas laporannya, akan kami teruskan ke Dinas Sosial Kab. Pekalongan. terima kasih

laporan telah kami teruskan ke Dinas Sosial Kab. Pekalongan. terima kasih 

Terkait labelisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial Kementerian Sosial RI diperkenankan/diperbolehkan sesuai dengan Surat Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI nomor 1000/LJS/HM.01/6/2019 Tanggal 18 Juni 2019 perihal Labelisasi KPM PKH. Berkenaan dengan penulisan Keluarga Miskin, tidak bermaksud menurunkan harkat dan martabat keluarga penerima manfaat tetapi memberikan penyadaran diri bahwa yang bersangkutan layak atau tidak layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Penulisan/labelisasi tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah dan bagi yang sudah tidak membutuhkan dipersilahkan untuk mengundurkan diri dan selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku Terkait dengan pencoretan dari data penerima bantuan sosial/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), diserahkan sepenuhnya kepada Kelurahan/Desa melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan untuk dilakukan updating/verifikasi dan validasi data