Laporan telah diteruskan ke BPJS Kesehatan

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Kartu KIS dari Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) diperoleh berdasarkan pendataan penduduk miskin dan tidak mampu yang masuk data kemiskinan Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten/Kota, Apabila penduduk tidak masuk dalam data miskin dan tidak mampu Basis Data Terpadu maka tidak bisa mengusulkan diri untuk menjadi peserta yang ditanggung Pemerintah. Sebaliknya apabila yang bersangkutan masuk dalam data BDT dapat diusulkan oleh Dinsos melalui penetapan Bupati/Walikota ke Kementrian Sosial untuk didaftarkan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Kota Surakarta memfasilitasi penduduk yang mau didaftarkan oleh Pemkot Surakarta menjadi peserta JKN (UHC). Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial.

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Kartu KIS dari Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) diperoleh berdasarkan pendataan penduduk miskin dan tidak mampu yang masuk data kemiskinan Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten/Kota, Apabila penduduk tidak masuk dalam data miskin dan tidak mampu Basis Data Terpadu maka tidak bisa mengusulkan diri untuk menjadi peserta yang ditanggung Pemerintah. Sebaliknya apabila yang bersangkutan masuk dalam data BDT dapat diusulkan oleh Dinsos melalui penetapan Bupati/Walikota ke Kementrian Sosial untuk didaftarkan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Kota Surakarta memfasilitasi penduduk yang mau didaftarkan oleh Pemkot Surakarta menjadi peserta JKN (UHC). Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial.