Detail Aduan

Laporan Kami Terima, Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan pihak terkait. Terima Kasih 

Kami sampaikan bahwa Kendaraan Dinas dengan Nomor Polisi X 1832 XR merupakan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah instansi Badan Ketahanan Pangan 

Untuk itu saudara kami harap dapat langsung berkoordinasi dengan instansi tersebut.

Demikian informasi yang dapat kami berikan dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih.

Milik Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Terima kasih, kami mengapresiasi laporan yang telah masuk ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Kendaraan Dinas nomor polisi H 1832 XR, mengenai hal tersebut Kendaraan Dinas yang dimaksut adalah Barang Milik Daerah (BMD) yang terdapat sebagai aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan Pengelolaan BMD.

Berdasarkan Ketentuan Permendagri nomor 07 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berserta Perubahannya, pengamanan dan Penata Usahaan Kendaraan Dinas dilaksanakan melalui Pencatatan Aset, Penetapan Status Penggunaan, serta Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pemerintah (Plat Merah) sebagai Identitas resmi Kendaraan Pemerintah sehingga proses pencatatan dan penggunaan Kendaraan Operasional sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah juga memiliki Kendaraan Dinas untuk keperluan penugasan tertentu yang telah terdapat tanda pengenal berupa stiker dsb. contoh ada Mobil Laboratorium Keliling Pengawasan Keamanan Pangan.

Terkait hal ini akan kami gunakan sebagai bahan evaluasi internal dalam rangka meningkatkan Transparansi Pengelolaan Aset Daerah. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Terima kasih, kami mengapresiasi laporan yang telah masuk ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Kendaraan Dinas nomor polisi H 1832 XR, mengenai hal tersebut Kendaraan Dinas yang dimaksut adalah Barang Milik Daerah (BMD) yang terdapat sebagai aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan Pengelolaan BMD.

Berdasarkan Ketentuan Permendagri nomor 07 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berserta Perubahannya, pengamanan dan Penata Usahaan Kendaraan Dinas dilaksanakan melalui Pencatatan Aset, Penetapan Status Penggunaan, serta Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pemerintah (Plat Merah) sebagai Identitas resmi Kendaraan Pemerintah sehingga proses pencatatan dan penggunaan Kendaraan Operasional sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah juga memiliki Kendaraan Dinas untuk keperluan penugasan tertentu yang telah terdapat tanda pengenal berupa stiker dsb. contoh ada Mobil Laboratorium Keliling Pengawasan Keamanan Pangan.

Terkait hal ini akan kami gunakan sebagai bahan evaluasi internal dalam rangka meningkatkan Transparansi Pengelolaan Aset Daerah. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Terima kasih, kami mengapresiasi laporan yang telah masuk ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Kendaraan Dinas nomor polisi H 1832 XR, mengenai hal tersebut Kendaraan Dinas yang dimaksut adalah Barang Milik Daerah (BMD) yang terdapat sebagai aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan Pengelolaan BMD.

Berdasarkan Ketentuan Permendagri nomor 07 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berserta Perubahannya, pengamanan dan Penata Usahaan Kendaraan Dinas dilaksanakan melalui Pencatatan Aset, Penetapan Status Penggunaan, serta Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pemerintah (Plat Merah) sebagai Identitas resmi Kendaraan Pemerintah sehingga proses pencatatan dan penggunaan Kendaraan Operasional sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah juga memiliki Kendaraan Dinas untuk keperluan penugasan tertentu yang telah terdapat tanda pengenal berupa stiker dsb. contoh ada Mobil Laboratorium Keliling Pengawasan Keamanan Pangan.

Terkait hal ini akan kami gunakan sebagai bahan evaluasi internal dalam rangka meningkatkan Transparansi Pengelolaan Aset Daerah. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.