Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Tegal

Terimakasih atas laporan dan partisipasinya di dalam menggunakan lapor Gubernur sebagai kanal aduan warga Jateng.Perihal keluhan panjenengan kami koordinasikan dengan Pemkab Tegal melalui Dinas Koperasi,UKM dan Pasar untuk melakukan klasifikasi untuk ditanyakan kendala apa yang menyebabkan uang para nasabah tidak bisa diambil dan harapan kami semoga ada solusi terbaik di dalam permasalahan tersebut

Kami sampaikan dengan hormat bahwa KSU BMT Al Multazam dengan Badan Hukum Nomor 04/XIV/26/2007 merupakan Koperasi Primer Provinsi. Sesuai dengan :

1.Permenkopukm RI Nomor 9 thn 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi sesuai pasai 4 Pemerintah Daerah Provinsi/ DI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangan Menyelenggarakan Pembinaan Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

2.Permenkopukm RI No. 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi Pasal 2 nomor 3 Kewenangan Koperasi sebagaimana dimaksud ayat [2] meliputi :

a.Wilayah Keanggotaan Koperasi Lintas Daerah Provinsi oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

b.Wilayah Keanggotan Koperasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan

c.Wilayah Keanggotaan Koperasi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Pemerindah Daerah Kabupaten/Kota

Dengan adanya aduan masyarakat anggota KSU BMT Al Multazam, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal sudah menindaklanjuti. Dan dpat kami sampaikan pula berdasarkan UU 23 tahun 2014, kewenangan pembinaan dan pengawasan atas KSU Al Multazam merupakan kewenangan Provinsi.

Terima kasih.