Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGWA62864740

Rincian Aduan

LGWA62864740

Selesai Public
KABUPATEN SEMARANG
13 Jul 2023
0 ditandai
Alamat: Kabupaten/Kota kab. Semarang, Kecamatan kec. suruh, Kelurahan kelurahan suruh. Laporan : mohon pertimbangkan nasib kami guru p1 PPPK terutama dr sekolah swasta karena jmlh p1 PPPK Jateng ada 5rb lbh sedangkan usulan dr Jateng hanya 1.500 pertanggal skrg 13 Juli 2023

Topik

KELUHAN PROSES SELEKSI PENERIMAAN PPPK

Disposisi

Kamis, 13 Juli 2023 - 11:33 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Verifikasi

Jumat, 21 Juli 2023 - 11:20 WIB

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Terimakasih Laporan diteruskan ke Bidang yang menangani

Progress

Rabu, 02 Agustus 2023 - 12:17 WIB

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Menanggapi Laporan Gubernur melalui kanal Whatsapp yang menanyakan terkait keluhan seleksi PPPK, perihal nasib guru P1 PPPK dari sekolah swasta.

Selesai

Rabu, 02 Agustus 2023 - 12:18 WIB

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Beberapa pertimbangan umum dalam menetapkan kebijakan penambahan formasi pegawai ASN meliputi:

1. Kebutuhan Instansi: Setiap instansi pemerintah membutuhkan pegawai ASN untuk menjalankan berbagai tugas dan fungsi pelayanan publik. Penambahan formasi pegawai ASN dapat dipertimbangkan untuk memastikan instansi tersebut dapat beroperasi secara efisien dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2. Anggaran Negara: Penambahan formasi pegawai ASN harus sesuai dengan ketersediaan anggaran negara. Kebijakan ini akan mempertimbangkan alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai, serta biaya operasional lainnya.

3. Kebijakan Pembangunan Nasional: Kebijakan penambahan formasi pegawai ASN juga dapat terkait dengan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah akan menetapkan sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis dan membutuhkan peningkatan jumlah pegawai ASN.

4. Evaluasi Kinerja Pegawai dan Ketersediaan Mata Pelajaran : Sebelum menambah formasi pegawai ASN, pemerintah biasanya akan melakukan evaluasi kinerja pegawai yang ada untuk memastikan efisiensi dan produktivitas kerja. Pemerintah juga melihat detail Mata Pelajaran yang dibutuhkan dan Jumlah ASN sesuai Mata Pelajaran yang akan pensiun. Hal ini juga bisa mempengaruhi jumlah formasi yang akan ditambahkan.

5. Kebutuhan Pendidikan dan Keahlian: Penambahan formasi pegawai ASN juga harus mempertimbangkan kebutuhan akan pendidikan dan keahlian tertentu dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan.


Terimakasih.