Terimakasih atas laporannya,

Apabila ditemukan penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, mekanisme yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 74 ayat (3) dijelaskan bahwa Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah.
2. Melihat pada ketentuan di atas, maka pengaduan terkait adanya penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal dapat disampaikan secara tertulis kepada Bupati Kendal Cq. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal.
3. Dalam menyampaikan pengaduan secara tertulis, diharapkan melampirkan data dukung berupa bukti-bukti dan dokumentasi yang ada.