Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Demak

Yth. Sdr. Pengadu, terima kasih telah menggunakan kanal aduan ini untuk berbagi

Yth. Sdr. Pengadu, terima kasih untuk saat ini aduan sedang kami koordinasikan dengan instansi terkait

Yth. Sdr. Pengadu, terima kasih telah menggunakan kanal pengaduan ini untuk berbagi. Perlu kami jelaskan data yang digunakan untuk pemberian bansos yang bersumber dari Kemensos (Kementerian Sosial RI) dalam hal ini adalah sembako dan PKH adalah penduduk miskin yang masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dimungkinkan dalam perjalanannya bisa jadi berubah dari yang mampu menjadi miskin atau sebaliknya, yang miskin menjadi mampu. Untuk mengubahnya/menggantinya adalah kewenangan Desa. Desa bisa melakukannya dengan cara melakukan Musyawarah Desa /Musdes yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara/BA Musdes. Selanjutnya BA Musdes tersebut diupload/dikirim ke Pusat Data dan Informasi Kemensos RI. Kami perlu informasikan bahwa yang menjadi pedoman adalah data bayar Kementerian Sosial RI, buku tabungan dan ATM hanyalah sarana alat untuk penyaluran bansos. Jadi apabila tidak ada dalam data bayar maka bansosnya tidak ada atau bukan lagi peserta penerima bansos sembako. Semua program bansos ada batas maksimal pengambilan sesuai tahun anggaran bantuan tersebut, apabila tidak diambil maka akan kembali ke kas negara. Kalau Saudara merasa dan melihat ada yang perlu diusulkan perubahan, silakan datang ke Desa menemui Kepala Desa atau Operator SIKS NG yang ada di Desa ybs. Bantuan langsung tunai (BLT) yang berasal dari dana desa(BLT DD) menjadi kewenangan desa. Dan bukan menjadi wewenang kami untuk menjawab.Kami mohon kepada saudara pengadu untuk mencantumkan identitas agar bisa segera dilakukan pengecekan. Demikian untuk menjadikan maklum. (DINSOS P2PA)Yth. Sdr. Pengadu, terima kasih telah menggunakan kanal aduan ini untuk berbagi.Terkait dengan pertanyaan saudara pengadu, dapat kami sampaikan bahwa pada saat PNS telah diberhentikan maka secara kepegawaian dalam database PNS otomatis telah dinonaktifkan. Dan penyebab tidak mendapatkan bantuan bisa dikarenakan banyak hal, tidak hanya karena data PNS belum diupdate saja. Sehingga penyebab permasalahan diatas tidak dapat diartikan karena database kepegawaian yang tidak diupdate, terbukti bahwa pada periode sebelumnya bisa mendapatkan bantuan. Demikian untuk menjadikan maklum. (BKPP)