LaporGub! - Detail Aduan LGWA24107518

Detail Aduan

Rincian Aduan : LGWA24107518

Selesai Public

KABUPATEN CILACAP, 04 Jan 2023

Alamat: Kabupaten/Kota Cilacap, Kecamatan Nusawungu, Kelurahan Purwodadi.
Laporan : Saya ingin mengetahui alur proses dari usulan proposal ,Permohonan Pembangunan Talud Jalan Desa Jalan Puger No proposal : 01/IX/PKG39/N/2021 Tanggal proposal :23 September 2021...proposal ini teranggar pada Anggaran Bansus 2023 kab.Cilacap sebesar Rp 100 juta...dan sdh saya cek kan ke Bidang perancangan Bappeda kab.Cilacap...kami mohon alur prosesnya secara tertulis,agar tim kami dapat mengawal pembangunan tersebut dg seksama...terima kasih salam sehat selalu.

#PERMOHONAN INFORMASI PROGRES PEMBANGUNAN

0 Orang Menandai Aduan Ini

PROSES

Disposisi

Rabu, 04 Januari 2023 - 08:58 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Cilacap

Verifikasi

Rabu, 04 Januari 2023 - 13:57 WIB

Kabupaten Cilacap

Terimakasih sudah menghubungi Laporgub. Aduan Saudara akan kami sampaikan kepada OPD terkait.

Progress

Jumat, 20 Desember 2024 - 12:47 WIB

Kabupaten Cilacap

Aduan Dari Lapor Gub Dengan Nomor Tiket LGWA24107518 Sudah Di Proses Ke OPD terkait dan akan segera diverifikasi dan ditindaklanjuti.

Selesai

Jumat, 20 Desember 2024 - 14:22 WIB

Kabupaten Cilacap

Aduan Dari Laporgub Dengan Nomor Tiket LGWA24107518 Sudah Diselesaikan Oleh OPD terkait. Respon Aduan: Mendasari Perbup Cilacap Nomor 15 Tahun 2024 Lampiran I Romawi VII berbunyi : Usulan rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan Bantuan Keuangan, diajukan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Dokumen usulan rencana kegiatan diajukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat; 2. Camat melakukan verifikasi administrasi dan rekapitulasi rencana kegiatan di wilayahnya untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, paling lambat sebelum RKPD ditetapkan; 3. Kepala Dinas berdasarkan hasil verifikasi dan rekapitulasi Camat, melakukan verifikasi dan membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai dasar pencantuman anggaran Bantuan Keuangan dalam Rancangan KUA dan Rancangan PPAS pada tahun anggaran berikutnya.

Preview Gambar

Tulis Ulasan