Terimakasih atas laporan dan partisipasinya di dalam menggunakan lapor Gubernur sebagai kanal aduan warga Jateng. Perihal keluhan panjenengan kami koordinasikan dengan PemkabTegal melalui Dinas Dakop, UKM dan Pasar utuk melakukan klarifikasi kendala apa yag menyebabkan uang nasabah BMT Almultazam tidak dapat diambil.Mekaten nggih 

Kami sampaikan dengan hormat bahwa KSU BMT Al Multazam dengan Badan Hukum Nomor 04/XIV/26/2007 merupakan Koperasi Primer Provinsi. Sesuai dengan :

1.Permenkopukm RI Nomor 9 thn 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi sesuai pasai 4 Pemerintah Daerah Provinsi/ DI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangan Menyelenggarakan Pembinaan Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

2.Permenkopukm RI No. 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi Pasal 2 nomor 3 Kewenangan Koperasi sebagaimana dimaksud ayat [2] meliputi :

a.Wilayah Keanggotaan Koperasi Lintas Daerah Provinsi oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

b.Wilayah Keanggotan Koperasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan

c.Wilayah Keanggotaan Koperasi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Pemerindah Daerah Kabupaten/Kota

Dengan adanya aduan masyarakat anggota KSU BMT Al Multazam, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal sudah menindaklanjuti ;

1. Memanggil Pengurus KSU BMT Al Multazam, & pengurus telah membuat pernyataan tertulis akan menyelesaikan pencairan simpanan anggota setelah aset KSU BMT Al Multazam terjual.

2. Berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah sebagai yang berwenang untuk membentuk tim satgas penjualan aset KSU BMT Al Multazam. Perwakilan Anggota KSU BMT Al Multazam juga dimasukkan dalam tim satgas penjualan aset BMT Al Multazam, rapat lanjutan pembentukan tim satgas penjualan aset KSU BMT Al Multazam akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli mendatang.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan maklum dan terimakasih.

Kami sampaikan dengan hormat bahwa KSU BMT Al Multazam dengan Badan Hukum Nomor 04/XIV/26/2007 merupakan Koperasi Primer Provinsi. Sesuai dengan :

1.Permenkopukm RI Nomor 9 thn 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi sesuai pasai 4 Pemerintah Daerah Provinsi/ DI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangan Menyelenggarakan Pembinaan Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

2.Permenkopukm RI No. 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi Pasal 2 nomor 3 Kewenangan Koperasi sebagaimana dimaksud ayat [2] meliputi :

a.Wilayah Keanggotaan Koperasi Lintas Daerah Provinsi oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

b.Wilayah Keanggotan Koperasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan

c.Wilayah Keanggotaan Koperasi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Pemerindah Daerah Kabupaten/Kota

Dengan adanya aduan masyarakat anggota KSU BMT Al Multazam, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal sudah menindaklanjuti ;

1. Memanggil Pengurus KSU BMT Al Multazam, & pengurus telah membuat pernyataan tertulis akan menyelesaikan pencairan simpanan anggota setelah aset KSU BMT Al Multazam terjual.

2. Berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah sebagai yang berwenang untuk membentuk tim satgas penjualan aset KSU BMT Al Multazam. Perwakilan Anggota KSU BMT Al Multazam juga dimasukkan dalam tim satgas penjualan aset BMT Al Multazam, rapat lanjutan pembentukan tim satgas penjualan aset KSU BMT Al Multazam akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli mendatang.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan maklum dan terimakasih.