Laporan telah diteruskan ke DINAS KESEHATAN

nggih matur nuwun saran dan masukannya kami tampung untuk di koordinasikan dengan pihak pihak terkait. suwun

Terkait dgn pungutan thd pengalihan hak atas tanah (pologoro) pd dasarnya pungutan dimaksud mrpkan BPHTB yg berdasarkan UU No 28/2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa kewenangan pemungutannya telah diserahkan kpd pemerintah daerah sejak tgl 1 Januari 2011. Selain itu sesuai Pasal 70 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 ttg Desa dinyatakan bhw sumber pendapatan daerah yg berada di desa baik pajak maupun restribusi yg sudah dipungut oleh prov atau kab, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan dari pemerintah desa. Disamping kenapa pologoro dilarang krn permendagri Nomor 2 Tahun 1982 ttg Pungutan jo Perda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No 21/1988 ttg Pungutan Desa telah dicabut dgn Perda Provinsi Jtg Nomor 12 Tahun 2003 dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007. Berdasarkan hal tersebut diatas maka pologoro dilarang krn keberadaan pologoro tidak jelas aturannya