Laporan telah diteruskan ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah melalui APBN tidak ada biaya apapun ke BPN, namun ada biaya yg harus dipenuhi oleh pemohon antara lain : biaya patok, biaya materai, biaya PBHTB, dan atau PPh bagi yg terkena, biaya ppat, dan fotocopy, pemberkasan pada desa yg bersangkutan guna kelengkapan berkas sebagai alas hak dan tersedianya patok batas, untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan pada petugas (bukan calo) di kantor pertanahan, terimakasih