Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Tegal

Terimakasih atas laporan dan partisipasinya di dalam menggunakan lapor Gubernur sebagai kanal aduan warga Jateng.Perihal keluhan panjenengan kami koordinasikan dengan Pemkab Tegal melalui Inspektorat agar nanti dilakukan visitasi serta klalirifikasi ke Pemdes terkait

Menindaklanjuti laporan panjenengan sudah kami komunikasikan dengan Plt Camat Pagerbarang yang dapat kami sampaikan sebagai berikut bahwasanya 

Menindaklanjuti laporan panjenengan sudah kami komunikasikan dengan Plt Camat Pagerbarang yang dapat kami sampaikan sebagai berikut bahwasanya

1. Sesuai dengan hasil pemantauan di lapangan, bahwa ada 2 (dua) orang Perangkat Desa di Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal atas nama TOPIK HARYANTO (Sekdes) dan TEGUH PRAYITNO (Kasi Pemerintahan) yang telah menyalahgunakan keuangan pembayaran PBB milik warga RW.02 Desa Pagerbarang.

2. Setelah dialkukan investigasi oleh Kepala Desa Pagerbarang dan Pengurus BPD Desa Pagerbarang, Sdr. TOPIK HARYANTO mengakui telah menyalahgunakan keuangan PBB milik warga RW. 02 sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2022, sedangkan sdr. TEGUH PRAYITNO mulai Tahun 2020 s/d Tahun 2022.

3. Terhadap permasalahan ini, Kades Pagerbarang melayangkan surat teguran kepada Kedua Perangkat Desa tersebut atas kelalaian yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai petugas penarik PBB sementara di desa, agar segera menyelesaikan tunggakan PBB yang telah disalahgunakannya.

4. Kemudian, dihadapan Kades dan BPD Desa Pagerbarang, Sdr. TOPIK HARYANTO dan TEGUH PRAYITNO sudah membuat surat pernyataan diatas meterai, yang menyatakan bahwa siap bertanggung jawab dan siap melunasi tunggakan keuangan PBB RW. 02 Desa Pagerbarang yang disalahgunakannya paling lambat tanggal 30 September 2023.

5. Saat ini, kedua perangkat Desa tersebut sangat pro aktif sedang berupaya menyelesaikan tunggakan keuangan PBB yang disalahgunakanya dengan mendatangi Kantor Bapenda Kabupaten Tegal, agar membuka aplikasi pembayaran PBB yang di “BLOKIR” oleh Bapenda Kab. Tegal, untuk memudahkan pembayaran pelunasan tunggakan PBB tersebut.

6. Apabila, sampai batas waktu tanggal 30 September 2023 kedua Perangkat Desa tersebut belum bisa menyelesaikannya, maka Pemerintah Desa Pagerbarang akan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, terutama Pasal 34 tentang SANKSI bagi Perangkat Desa yang melanggar ketentuan Pasal 33.

Demikian penjelasan dari kami, untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Plt. Camat Pagerbarang

ABDUL SYUKUR, S.IP. MM