Detail Aduan

Yth. Pemkab Banyumas, Belum Ada Tindak Lanjut Saran dan Usulan Terkait Pembentukan Badan/Lembaga Audit Keuangan Desa di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Permendagri No 73 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan desa, implementasi pengelolaan dan pengawasan keuangan desa di Kabupaten Banyumas masih belum efektif. Pengawasan keuangan desa yang hanya dilakukan oleh BPD yang tidak independen dan Inspektorat yang dinilai lemah serta kurang efektif dalam pengawasan menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, kami mengusulkan: 1. Pembentukan badan/lembaga audit keuangan desa yang independen dan transparan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 2. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa secara berkala untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. 3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan pengelolaan keuangan desa yang baik. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga pembangunan infrastruktur di tingkat desa dapat meningkat dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas tentang anggaran desa. Kami berharap Pemkab Banyumas dapat mempertimbangkan usulan ini untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyumas.