Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGMB81638485

Rincian Aduan

LGMB81638485

Progress Public
KABUPATEN SEMARANG
03 Feb 2026
0 ditandai
Saya warga Kecamatan Ungaran Barat ingin menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pengurangan tenaga honorer di wilayah kami. Ayah saya merupakan tenaga honorer di kelurahan yang telah mengabdi selama beberapa tahun. Namun, akibat kebijakan efisiensi anggaran, beliau termasuk dalam daftar tenaga yang diberhentikan. Yang menjadi perhatian kami, beberapa kecamatan lain masih dapat mengupayakan agar tenaga honorer tetap bekerja dan tidak diberhentikan. Namun di Kecamatan Ungaran Barat, kami tidak melihat adanya upaya serupa dari pihak terkait. Melalui surat ini, kami memohon kiranya Bapak/Ibu Gubernur dapat meninjau kembali kebijakan tersebut atau memberikan solusi yang adil bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi, agar mereka tetap dapat bekerja dan menafkahi keluarga. Besar harapan kami agar aspirasi ini dapat menjadi perhatian.

Topik

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA NON ASN

Disposisi

Selasa, 03 Februari 2026 - 18:35 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Semarang

Verifikasi

Rabu, 04 Februari 2026 - 07:37 WIB

Kabupaten Semarang

Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Terkait laporan tersebut, kami telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang untuk ditindaklanjuti.

Progress

Selasa, 10 Februari 2026 - 09:28 WIB

Kabupaten Semarang

Yth. Pelapor berikut kami sampaikan jawaban dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang terkait laporan anda:


Terimakasih atas aspirasinya. Sesuai peraturan yang berlaku, seluruh jabatan ASN tidak boleh diisi oleh selain ASN. Dalam hal Instansi Pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan dapat dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (Outsourcing) oleh pihak ketiga dan status Tenaga Alih Daya (Outsourcing) tersebut bukan merupakan Tenaga Honorer pada Instansi yang bersangkutan. Pemenuhan kebutuhan Tenaga Alih Daya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di masing-masing Perangkat Daerah.