Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
Cq. Bupati Blora
Up.
Direktur Utama PT Blora Patra Energi (Perseroda)
Di –
Tempat
Dengan hormat,
Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,
khususnya terkait hilirisasi energi bersama ini Forum Investasi Migas Blora menyampaikan permohonan dukungan dan fasilitasi Pemerintah Kabupaten Blora melalui PT Blora Patra Energi (Perseroda).
Kabupaten Blora memiliki potensi gas bumi yang strategis untuk dikembangkan menjadi Compressed Natural Gas (CNG)sebagai energi alternatif pengganti LPG dan BBM.
Untuk memperoleh kuota alokasi gas alam serta menarik investor pengelola gas menjadi tabung CNG, diperlukan dokumen kajian pendukung yang komprehensif.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon agar Pemkab Blora melalui PT Blora Patra Energi (Perseroda) dapat memprakarsai dan/atau menyusun kajian sebagai berikut:
1. Gas potensial di wilayah Kabupaten Blora dan sekitarnya;
2. Data kontinuitas dan keandalan pasokan gas;
3. Analisis ekonomi dan potensi pasar CNG;
4. Analisis lingkungan;
5. Analisis sosial dan manfaat bagi masyarakat.
Kajian tersebut diharapkan menjadi dasar pengusulan alokasi gas alam, penguatan peran BUMD, serta peningkatan minat investor dalam pengembangan CNG di Kabupaten Blora, sejalan dengan program strategis nasional hilirisasi energi.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan.
Atas perhatian dan dukungan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Blora,17 Desember 2025
Hormat kami,
FORUM INVESTASI MIGAS BLORA
Detail Aduan
Lihat detail lengkap aduan LGMB77827111
Disposisi
Kamis, 18 Desember 2025 - 08:55 WIBAdmin Gubernuran
Laporan telah diteruskan ke Kabupaten Blora
Verifikasi
Kamis, 18 Desember 2025 - 17:32 WIBKabupaten Blora
Njih maturnuwun informasinya
Progress
Kamis, 18 Desember 2025 - 17:32 WIBKabupaten Blora
Aduan kami teruskan ke tim bpe Blora
Selesai
Kamis, 18 Desember 2025 - 17:35 WIBKabupaten Blora
Usulan tersebut sangat bagus. Saat ini kami bersama seluruh pemangku kebijakan sedang merumuskan dan mencoba mengajukan semua usulan ke pemerintah pusat melalui kementerian ESDM