Detail Aduan

Kepada Yth. Bapak Gubernur Jawa Tengah di SEMARANG Dengan hormat, Sehubungan dengan semangat pembangunan inklusif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah, Forum Pro Demokrasi dan Investasi Blora (FPDI Blora) bermaksud mengajukan permohonan agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan fasilitasi dan dukungan program Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan wilayah Kabupaten Blora. Tujuan dari program ini adalah untuk: 1. Meningkatkan kapasitas SDM lokal Kabupaten Blora melalui pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi kompetensi kerja. 2. Mendorong peningkatan literasi, inovasi, dan kemampuan digital masyarakat terutama generasi muda, agar selaras dengan arah pembangunan provinsi berbasis daya saing manusia. 3. Membangun sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat sipil (tripartit) dalam memperkuat ekosistem pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 ayat (1): Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 4 ayat (1): Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap perseroan. 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Mengatur mekanisme sinergi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan dunia usaha dalam pelaksanaan CSR. 4. RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2024–2029, Menetapkan prioritas pembangunan bidang peningkatan kualitas SDM, inovasi, dan pendidikan vokasional. Kajian Analisa: Kabupaten Blora termasuk daerah dengan potensi ekonomi besar di sektor migas, kehutanan, dan pertanian, namun indeks pembangunan manusia (IPM) dan rata-rata lama sekolah masih di bawah rata-rata provinsi. Melalui kolaborasi CSR lintas perusahaan di Jawa Tengah, di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi, program penguatan SDM Blora dapat diarahkan pada: 1.Peningkatan Literasi dan Kompetensi Digital 2.Pelatihan Teknis dan Kewirausahaan Lokal 3.Pengembangan Ekonomi Kreatif dan UMKM 4.Edukasi Lingkungan dan Manajemen Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan menjadi model kemitraan CSR berbasis pemerataan wilayah, sehingga masyarakat Blora tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berdaya dan berperan aktif dalam kemajuan daerah. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkenan menindaklanjuti melalui koordinasi dengan Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, serta Forum CSR Jawa Tengah untuk mendukung implementasi program peningkatan SDM di Kabupaten Blora. Atas perhatian dan kerja sama Bapak Gubernur, kami sampaikan terima kasih. Hormat kami, FORUM PRO DEMOKRASI DAN INVESTASI BLORA Eko Budi Kasmijan Koordinator FPDI Blora