Yth. Gubernur Jawa Tengah
di Semarang
Perihal : Permohonan Pelarangan Pemberian Izin Pertambangan di Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih di sekitar Desa Jurangjero, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora
Dengan hormat,
Kami yang tergabung dalam Aliansi Kendeng Lestari menyampaikan keprihatinan yang mendalam sekaligus penolakan tegas terhadap rencana maupun potensi pemberian izin kegiatan pertambangan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih yang berada di sekitar wilayah Desa Jurangjero, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.
Kawasan CAT Watu Putih merupakan kawasan strategis yang memiliki fungsi ekologis sangat penting sebagai daerah imbuhan dan penyimpanan air tanah yang menopang kehidupan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan di wilayah Pegunungan Kendeng dan sekitarnya.
Keberadaan kawasan ini tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga memiliki nilai sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupannya pada keberlanjutan sumber air, pertanian, dan kelestarian alam.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami memandang bahwa kegiatan pertambangan di kawasan tersebut berpotensi besar menimbulkan kerusakan lingkungan yang bersifat permanen, antara lain:
1. Mengganggu sistem hidrologi dan mengancam keberlanjutan sumber air tanah yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
2. Menyebabkan kerusakan bentang alam karst yang secara ilmiah berfungsi sebagai penyimpan air alami.
3. Mengancam keberlanjutan pertanian masyarakat yang selama ini bergantung pada ketersediaan air dari kawasan tersebut.
4. Menimbulkan potensi konflik sosial di tengah masyarakat akibat terganggunya ruang hidup dan sumber penghidupan warga.
Sebagaimana prinsip keadilan lingkungan (environmental justice), pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Setiap kebijakan pembangunan seharusnya memastikan bahwa masyarakat yang hidup di sekitar kawasan memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya kerusakan yang dapat merugikan masyarakat.
Oleh karena itu, melalui surat ini kami memohon kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah untuk:
1. Tidak memberikan izin baru terhadap kegiatan pertambangan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih khususnya di sekitar Desa Jurangjero, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.
2. Menetapkan kawasan tersebut sebagai wilayah yang harus dilindungi demi menjaga keberlanjutan fungsi hidrologi dan kelestarian lingkungan.
3. Mengutamakan kepentingan keselamatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Pegunungan Kendeng.
Kami meyakini bahwa keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan dan hak hidup masyarakat merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
Demikian surat ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Bapak Gubernur Jawa Tengah dapat mengambil langkah tegas dan bijaksana demi melindungi kawasan CAT Watu Putih serta menjamin keadilan lingkungan bagi masyarakat.
Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Gubernur, kami sampaikan terima kasih.
Hormat kami
Aliansi Kendeng Lestari
Detail Aduan
Lihat detail lengkap aduan LGMB71064844
Disposisi
Senin, 09 Maret 2026 - 08:25 WIBAdmin Gubernuran
Laporan telah diteruskan ke DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Verifikasi
Rabu, 11 Maret 2026 - 13:34 WIBDINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Laporan diterima
Progress
Jumat, 13 Maret 2026 - 08:06 WIBDINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Menindaklanjuti aduan kami sampaikan informasi sebagai berikut:
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghargai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kendeng Lestari terkait kekhawatiran terhadap potensi kegiatan pertambangan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih dan bukan merupakan Kawasan Bentang Alam Karst.
2. Terhadap keberadaan CAT Watu Putih di wilayah Desa Jurangjero hanya terdapat pada sebagian kecil wilayah bagian utara dengan arah aliran air tanah menuju ke utara Desa Jurangjero.
3. Pada saat ini tidak terdapat perizinan yang diterbitkan di Desa Jurangjero Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora, namun demikian dalam proses pemberian perizinan berusaha di sektor pertambangan, Pemerintah juga mempertimbangkan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta status kawasan yang memiliki fungsi lindung, termasuk kawasan yang memiliki fungsi hidrologis penting seperti kawasan karst dan kawasan imbuhan air tanah.
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan perlindungan lingkungan hidup serta kepentingan masyarakat. Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
5. Sehubungan dengan laporan Saudara, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui perangkat daerah terkait akan melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap kondisi kawasan dimaksud, termasuk keterkaitannya dengan fungsi kawasan Cekungan Air Tanah (CAT), kesesuaian tata ruang, serta aspek perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Progress
Jumat, 13 Maret 2026 - 08:07 WIBDINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Menindaklanjuti aduan kami sampaikan informasi sebagai berikut:
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghargai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kendeng Lestari terkait kekhawatiran terhadap potensi kegiatan pertambangan di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih dan bukan merupakan Kawasan Bentang Alam Karst.
2. Terhadap keberadaan CAT Watu Putih di wilayah Desa Jurangjero hanya terdapat pada sebagian kecil wilayah bagian utara dengan arah aliran air tanah menuju ke utara Desa Jurangjero.
3. Pada saat ini tidak terdapat perizinan yang diterbitkan di Desa Jurangjero Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora, namun demikian dalam proses pemberian perizinan berusaha di sektor pertambangan, Pemerintah juga mempertimbangkan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta status kawasan yang memiliki fungsi lindung, termasuk kawasan yang memiliki fungsi hidrologis penting seperti kawasan karst dan kawasan imbuhan air tanah.
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan perlindungan lingkungan hidup serta kepentingan masyarakat. Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.
5. Sehubungan dengan laporan Saudara, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui perangkat daerah terkait akan melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap kondisi kawasan dimaksud, termasuk keterkaitannya dengan fungsi kawasan Cekungan Air Tanah (CAT), kesesuaian tata ruang, serta aspek perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selesai
Senin, 16 Maret 2026 - 15:12 WIBDINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Demikian informasi kami sampaikan, terimakasih