Detail Aduan

Perihal : Usulan Kebijakan Kewajiban Penggunaan Perusahaan Well Service dan Penerapan Good Engineering Practice pada Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat Kepada Yth. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah di Semarang Dengan hormat, Dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan, perlindungan lingkungan, kepastian hukum, serta optimalisasi produksi minyak bumi dari sumur-sumur minyak rakyat di Provinsi Jawa Tengah, Forum Migas Jawa Tengah menyampaikan usulan agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun dan menerapkan kebijakan yang mewajibkan setiap kegiatan operasi, perawatan, perbaikan, workover, maupun intervensi sumur minyak rakyat dilaksanakan dengan melibatkan perusahaan well service yang memiliki kompetensi, peralatan, tenaga kerja bersertifikat, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Usulan tersebut didasarkan pada kondisi di lapangan yang masih menunjukkan adanya kegiatan pengelolaan sumur rakyat yang dilakukan tanpa dukungan peralatan dan standar teknis yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, kerusakan sumur, kehilangan cadangan migas, pencemaran lingkungan, serta kerugian negara. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan kebijakan yang mewajibkan: 1. Seluruh kegiatan operasi teknis pada sumur minyak rakyat menggunakan jasa perusahaan well service yang memiliki kompetensi dan memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Setiap pengelola sumur rakyat menerapkan Good Engineering Practice pada seluruh tahapan operasi, meliputi perencanaan, pengeboran ulang, workover, well intervention, produksi, pemeliharaan peralatan, pengendalian tekanan sumur, pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, serta penutupan sumur apabila tidak lagi berproduksi. 3. Seluruh kegiatan operasi mengacu pada prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), perlindungan lingkungan hidup, manajemen risiko, integritas sumur, serta penerapan standar teknis yang berlaku di sektor minyak dan gas bumi. 4. Dilakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi teknis, serta inspeksi berkala oleh instansi yang berwenang guna memastikan seluruh kegiatan pengelolaan sumur rakyat dilaksanakan sesuai Good Engineering Practice. 5. Pengelola sumur rakyat menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), melakukan pencatatan data produksi, riwayat pekerjaan sumur, inspeksi peralatan, serta dokumentasi kegiatan operasi sebagai bagian dari tata kelola migas yang akuntabel. Usulan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya, serta kaidah Good Engineering Practice yang menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan kegiatan usaha migas untuk menjamin keselamatan, keandalan operasi, efisiensi produksi, dan perlindungan lingkungan. Kami meyakini bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan profesionalisme pengelolaan sumur minyak rakyat, mengurangi risiko kecelakaan dan pencemaran lingkungan, menjaga keberlanjutan produksi migas daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha yang terlibat. Demikian surat usulan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menindaklanjuti usulan ini melalui penyusunan kebijakan, pedoman teknis, maupun langkah pembinaan yang diperlukan demi terwujudnya tata kelola sumur minyak rakyat yang aman, profesional, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Forum Migas Jawa Tengah