Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGMB65850002

Rincian Aduan

LGMB65850002

Selesai Public

Lampiran

KABUPATEN PURWOREJO
07 Sep 2023
0 ditandai
Kepada pemangku kebijakan Bupati, Gubernur, Mentri, Presiden tolong kendalikan harga sembako, terutama beras. Pemberian bantuan 10kg beras kepada masyarakat miskin menurut saya bukan solusi. Karena tidak bakal tepat sasaran. Silahkan lakukan survey !!! Saya tidak minta bantuan, tapi tolong aduan saya sampaikan kepada pemangku kepentingan utamanya Pemkab Purorejo dimana saya tinggal. Jawab dengan langkah nyata, bukan normatif. Bikin pasar murah secara masif di seluruh Kecamatan, jangan cuma bikin acara ceremonial saja.!! Sat

Disposisi

Jumat, 08 September 2023 - 07:46 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Verifikasi

Selasa, 12 September 2023 - 09:01 WIB

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Terima kasih laporannya

Progress

Selasa, 19 September 2023 - 07:13 WIB

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kami telah berkoordinasi dengan Bidang terkait

Selesai

Selasa, 19 September 2023 - 07:15 WIB

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dari permasalahan yang Saudara sampaikan, kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1.    Kondisi Umum :
a.    Pada asaat ini dalam musim Gadu / musim Kemarau /setelah panen ke2, luasan panen hanya +- 20% dari kondisi MT1 dan MT2;
b.    el Nino kekeringan meluas, spot2 yang berakibat panen kurang;
c.    Pola pasca panen padi berubah dari kering ke basah,  hasil panen langsung mengalir ke kantong-kantong (tengkulak dan pedagang Kab/Kota, Industri pengemasan), akibatnya mengurangi ketahanan pangan di masyarakat;
d.    Penduduk yang selama ini kebutuhan pokoknya dari non beras beralih ke beras (seperti penduduk Sebagian P. Irian Jaya dan sebagian penduduk Ambon)
e.    Beras masuk komodity industri (PT. Wilmar, beras indomaret,  beras Alfamert dan beras2 kemasan industri besar lain dikemas dalam kemasan 5 kg dan 25kg);
f.    Negara - negara produsen beras protek,  mengamankan stok di negara masing2,  seperti India melarang beras non Basmati.





2.    Jalan Keluar / Solusi yang telah dan akan dilaksanakan :
a.    Pemerintah melalui Bulog telah membanjiri pasar dengan beras SPHP yang harganya sesuai dengan HET, yaitu harga penjualan tertinggi hingga di tingkat konsumen maksimal Rp.10.900 per kg.
b.    Bulog Kanwil Jawa Tengah per tgl 11 September 2023 mulai mendistribusikan bantuan beras 10 kg hari ini. Tahap awal ada enam kabupaten yang mulai didistribusikan hari ini. Kabupaten Demak, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kota Tegal, dan Kabupaten Batang;
c.    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) jangan ragu menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengendalikan dan menangani dampak inflasi.
d.    Mendorong penggunaan keanekaragaman pangan lokal non beras.
e.    Mendorong peran yang lebih luas BUMD Pangan , Koperasi dan BUMP dalam perannya memperkuat ketersediaan beras.
f.    Dinia perbankan dapat memberikan akses yang mudah dan luas bagi pelaku usaha di bidang pangan.
g.    Penerima Bansos beras dilakukan melalui situs Kementerian Sosial.
h.    Nama penerima manfaat yang sesuai dengan data di e-KTP atau Dukcapil;
i.    Koordinasi dan masukan dapat dilakukan melalui Dinas Sosian di wilayah Kab/Kota.

Demikian yang bisa kami sampaikan matur suwun.