Langsung ke konten utama Langsung ke navigasi

Detail Aduan

Lihat detail lengkap aduan LGMB62456370

Rincian Aduan

LGMB62456370

Selesai Public

Lampiran

KABUPATEN BLORA
21 Oct 2026
0 ditandai
Yth. Gubernur Jawa Tengah Cq. Bupati Blora di Tempat Perihal: Permohonan Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Tatakelola dan Penyelesaian Polemik Bisnis Sumur Minyak Rakyat di Kabupaten Blora I. PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG Sesuai dengan dinamika tata kelola sumber daya alam di wilayah Kabupaten Blora serta tuntutan aspirasi masyarakat yang disuarakan oleh Aliansi Organisasi Masyarakat (Ormas) se-Kabupaten Blora dan Front Blora Selatan (sebagaimana dipublikasikan pada pemberitaan media publikasi Sudut Kota tanggal 20 Oktober 2026), bersama ini kami menyampaikan permohonan resmi penataan tata kelola sektor pertambangan sumur minyak rakyat di Kabupaten Blora. Pengelolaan sumur minyak bumi masyarakat merupakan aset strategis yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian lokal, penyerapan tenaga kerja, penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan, akuntabilitas, keadilan hukum, dan kepastian tata kelola menjadi kebutuhan mendesak agar kekayaan alam daerah tidak mengeksploitasi hak-hak masyarakat lokal. II. MAKSUD DAN TUJUAN Permohonan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) ini dimaksudkan untuk: 1. Membangun ruang dialog konstruktif, transparan, dan objektif antara Pemerintah Daerah, BUMD, kontraktor/mitra usaha, aparat penegak hukum, serta elemen masyarakat. 2. Menyampaikan dan memutakhirkan laporan perkembangan (progress report) atas aduan indikasi pelanggaran dalam operasional dan tata kelola bisnis sumur minyak rakyat yang telah disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). 3. Merumuskan formulasi skema tata kelola bisnis sumur rakyat yang legal, adil, transparan, serta memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora. 4. Memastikan pelibatan tenaga kerja lokal dan pemenuhan tanggung jawab sosial serta pemulihan lingkungan di wilayah operasional. III. USULAN PELAKSANAAN Untuk menjamin kelancaran, netralitas, dan kemudahan koordinasi perizinan/kemudahan berusaha, forum ini diusulkan untuk dilaksanakan pada: Waktu: Secepatnya (menyesuaikan agenda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Blora) Tempat: Aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) / Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Blora IV. PIHAK-PIHAK YANG MEMOHON UNTUK DIUNDANG Guna mencapai kesepakatan yang komprehensif dan mengikat, mohon dimobilisasi serta diundang para pemangku kepentingan (stakeholders) kunci berikut: 1. PT Pertamina (Persero) 2. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas ESDM & Instansi Terkait) 4. PT Mataram Connection 5. Koperasi Blora Migas Energi 6. Pemerintah Desa dan Perwakilan Masyarakat Wilayah Sumur Rakyat 7. LSM dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) se-Kabupaten Blora 8. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Blora 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah V. PENUTUP Demikian surat permohonan ini disampaikan secara objektif, formil, dan profesional demi terciptanya kondusivitas iklim investasi, kepastian hukum, serta kesejahteraan bagi seluruh warga Kabupaten Blora. Atas perhatian, arahan, dan tindak lanjut Bapak Gubernur Jawa Tengah serta Bapak Bupati Blora, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Perwakilan Aliansi Masyarakat & Elemen Pengawas Kebijakan Publik Kabupaten Blora

Disposisi

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:28 WIB

Admin Gubernuran

Laporan telah diteruskan ke DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Verifikasi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 13:36 WIB

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

laporan di terima


Progress

Jumat, 23 Oktober 2026 - 13:36 WIB

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menindaklanjuti usulan masyarakat Kabupaten Blora yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah terkait penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) mengenai tata kelola dan operasional sumur minyak rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya mengapresiasi usulan tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya mencari solusi atas permasalahan yang berkembang, serta mendorong tata kelola sumur minyak rakyat yang tertib, aman, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa pengelolaan sumur minyak rakyat berkaitan dengan kebijakan dan regulasi sektor minyak dan gas bumi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tata kelola, legalitas, aspek teknis operasional, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, kelembagaan, serta penyelesaian permasalahan yang timbul perlu memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan melibatkan instansi serta pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut, usulan penyelenggaraan FGD dimaksud perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Kabupaten Blora, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, guna memastikan kesesuaian substansi pembahasan dengan kewenangan masing-masing pihak dan efektivitas tindak lanjut yang diharapkan.

Demikian tanggapan ini disampaikan

Selesai

Jumat, 23 Oktober 2026 - 13:37 WIB

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

demikian informasi dapat kami sampaikan, terimakasih