Detail Aduan

menteri ATR adalah yang paling bingung dalam menyelenggarakan undang-undang nomor 41 tahun 2009. secara sepihak tanpa bekerja sama dengan Bupati dan Walikota menetapkan lahan baku sawah sebesar 87%. banyak bupati dan walikota yang mengeluh atas tindakan menteri ini. sehingga banyak yang melakukan usul perubahan dengan memeta kembali berdasarkan lp2b atau LSD yang sudah ditetapkan oleh perdanya kabupaten dan kota masing-masing sebelum ada LBS. Bapak Nusron Wahid maunya apa. ketika tahun 2020 bulan Agustus ada seorang pemilik Rumah Sakit Permata bunda nekat menguruk LSD yang terletak di Desa Pulorejo atau Desa Putat Kecamatan Purwodadi kabupaten Grobogan melanggar peraturan daerah nomor 7 Tahun 2012 dan langgar pasal 44 ayat 1 undang-undang nomor 41 Tahun 2009 sudah diperiksa oleh Polres kabupaten Grobogan dugaan tindak pidananya itu justru oleh menteri ATR dan kepala kantor pertahanan Kabupaten Grobogan ditolong dicarikan rekomendasi dari Menteri ATR kemudian dijadikan dasar untuk merubah peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2012 kepada peraturan daerah RT RW yang baru Kabupaten Grobogan nomor 12 tahun 2021 sehingga perbuatan pidana itu tidak dilanjutkan pemeriksaannya penuntasannya penyidangannya sampai di pengadilan oleh Polres grobogan. maka siapa yang berani memeriksa Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan pada waktu tahun 2021 dan menteri ATR untuk diperiksa secara pidana. saya menjadi heran mengapa pidana melanggar undang-undang nomor 41 tahun 2009 dianulir oleh peraturan daerah kabupaten nomor 12 tahun 2021. di dalam struktur hukum tidak ada asas retroaktif artinya undang-undang baru atau peraturan daerah baru tidak bisa meniadakan atau menghapus tindak pidana apalagi melanggar undang-undang nomor 41 tahun 2009. Saya minta jawaban dari Menteri ATR dan saya minta jawaban dari Polres Grobogan. handphone saya tahu Gubernur tidak hak memerintah Kapolres tetapi bisa berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Tengah.