Detail Aduan

Kritik, Saran, dan Usulan terkait Peran Ahli Gizi di SPPG di Kab Banyumas
Kepada Yth. - Pemkab Banyumas - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Kab Banyumas Dengan hormat, Kritik, Saran, dan Usulan terkait Peran Ahli Gizi di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)
Saya menyampaikan kritik, saran, dan usulan terkait pentingnya peran Ahli Gizi di SPPG Kab Banyumas, terutama dalam kondisi kurangnya tenaga dapur.
Yang perlu dibenahi adalah sistemnya, bukan menghilangkan peran Ahli Gizi. Tanpa Ahli Gizi, klaim "bergizi" dalam Program Makan Bergizi Gratis hanya menjadi kata-kata tanpa substansi.
Kritik: Program Makan Bergizi Gratis di Kab Banyumas perlu mengoptimalkan peran Ahli Gizi di SPPG, bukan hanya sebagai pelengkap.
Ahli Gizi adalah kunci untuk menjamin mutu gizi makanan, terutama jika tenaga dapur kurang. Mengabaikan peran Ahli Gizi akan mengurangi efektivitas program dan mengancam kualitas gizi.
Banyak Ahli Gizi tidak mau bekerja di SPPG karena kebijakan yang tidak sejalan dengan kompetensi mereka — Ahli Gizi seharusnya dilibatkan dalam pembuatan kebijakan di BGN, bukan hanya operasional di SPPG.
Saran dan Usulan:
1. Tempatkan Ahli Gizi sebagai Pimpinan atau Pembuat Kebijakan di BGN: Ahli Gizi harus menjadi salah satu petinggi di BGN untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar bergizi. Mereka perlu dilibatkan dalam: - Merancang menu bergizi sesuai kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak sekolah. - Mengedukasi anak dan orang tua tentang gizi seimbang. - Memilih bahan pangan lokal yang bernutrisi dan berkelanjutan. - Mengawasi dan mengevaluasi mutu makanan. Negara maju seperti Jepang, Brasil, dan Finlandia menempatkan Ahli Gizi dalam peran ini, dan model ini bisa diadaptasi.
2. Peran Ahli Gizi Tidak Boleh Dihilangkan atau Diminimalkan: Ahli Gizi bukan pelengkap, tapi kunci agar klaim "bergizi" terjamin. Fokus perbaikan harus pada sistem, dengan melibatkan Ahli Gizi secara optimal.
3. Kaji Ulang Kebijakan Penempatan Ahli Gizi: Banyak Ahli Gizi tidak mau bekerja di SPPG karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Mohon: - Tempatkan Ahli Gizi sebagai pembuat kebijakan di BGN, tidak hanya di SPPG. - Evaluasi kebijakan yang menghambat peran optimal Ahli Gizi. Ini akan meningkatkan motivasi Ahli Gizi dan kualitas program. Dasar Hukum dan UU: 1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, Pasal 142: - Pemerintah/Pemda bertanggung jawab menyediakan pangan aman, bermutu, dan bergizi. Ahli gizi berperan penting dalam program gizi. 2. PP No. 66/2014 tentang Pangan, Gizi, dan Keamanan Pangan, Pasal 5: - Pemda wajib memastikan ketersediaan pangan bergizi dengan melibatkan Ahli Gizi dalam perencanaan dan pelaksanaan. 3. Permenkes No. 26/2020 tentang Penyelenggaraan Makanan di Sekolah: - Ahli Gizi harus dilibatkan dalam perancangan, pengawasan, dan evaluasi menu makanan sekolah untuk menjamin mutu gizi. 4. Perda Kab Banyumas (jika ada) tentang Gizi dan Pangan: - Mohon referensi Perda/Keputusan Bupati terkait program gizi dan pangan di Kab Banyumas untuk acuan koordinasi. Penutup: Mohon BGN Kab Banyumas dan Pemkab Banyumas mempertimbangkan urgensi peran Ahli Gizi. Penempatan Ahli Gizi sebagai pembuat kebijakan di BGN akan meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis dan menjawab kebutuhan gizi masyarakat. Saya berharap usulan ini menjadi evaluasi dan perbaikan, agar program benar-benar bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.