Detail Aduan

Kepada Yth. Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah di Semarang Dengan hormat, Kami dari Forum Energi Cepu Raya (FECR), sebuah wadah yang menaruh perhatian besar terhadap isu energi, tata kelola sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Cepu Raya dan sekitarnya, menyampaikan surat ini dengan penuh tanggung jawab. Latar Belakang Permasalahan Kami memahami adanya situasi kompleks terkait pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) oleh masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sumber Alam Agung Abadi (SA3) Desa Plantungan, Blora. Status Hukum dan Operasional: Kegiatan pengelolaan migas oleh BUMDES SA3 Plantungan saat ini telah dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan oleh pemangku kepentingan hulu migas (seperti SKK Migas/KKKS) telah dinyatakan ilegal karena tidak memenuhi mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) migas yang berlaku, khususnya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Meskipun demikian, kegiatan ini secara faktual tetap beroperasi dan terbukti mampu memberikan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta manfaat ekonomi yang signifikan dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Dilema Kebijakan: Terjadi kontradiksi antara penegakan hukum migas yang ketat dengan tuntutan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar wilayah penghasil migas yang ingin mengelola kekayaan alamnya secara mandiri dan efektif. Risiko keselamatan, kesehatan kerja (K3), dan lingkungan hidup akibat operasional tanpa SOP dan legalitas yang jelas sangat tinggi dan perlu segera ditangani. Permohonan dan Usulan Solusi Berkenaan dengan kondisi di atas, FECR memohon kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah dan jajaran Dinas ESDM untuk mengambil langkah strategis yang mengedepankan aspek hukum, keselamatan, dan kesejahteraan rakyat secara berimbang. Penertiban dan Pengawasan: Memohon penertiban tata kelola operasional migas di Plantungan dan wilayah sekitarnya, bekerjasama dengan APH dan SKK Migas, dengan fokus untuk meminimalisir risiko K3 dan dampak lingkungan tanpa serta-merta menghentikan kegiatan yang telah menjadi sumber penghidupan masyarakat. Inisiasi Skema Legalisasi: Mendorong dan memfasilitasi dialog multi-pihak (Pemprov Jateng, Pemkab Blora, Dinas ESDM, SKK Migas, KKKS, APH, BUMDES/Perwakilan Masyarakat) untuk merumuskan skema legalisasi pengelolaan migas rakyat/sumur tua yang adaptif dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (misalnya, melalui BUMD/Koperasi yang bermitra resmi dengan KKKS/Pertamina) sehingga kegiatan tersebut dapat memiliki SOP migas dan K3 yang terjamin. Memastikan Keberlanjutan Manfaat: Memastikan bahwa skema legalisasi yang akan diimplementasikan nantinya harus mampu menjamin dan, jika mungkin, meningkatkan manfaat ekonomi yang saat ini telah dirasakan masyarakat dari aktivitas tersebut, sehingga upaya legalisasi disambut baik oleh rakyat. Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan Bapak Gubernur dan Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah dapat memberikan perhatian dan tindak lanjut yang konstruktif dan solutif. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Forum Energi Cepu Raya