Detail Aduan

Tindak Tegas Perusahaan Ekploitasi Hutan Lereng Gunung Slamet dan Upaya Reklamasi Dampak Lingkungan serta Menetapkan Hutan Gunung Slamet Sebagai Kawasan Konservatif Berdasar Hukum Kepada Yth. - Pemkab Banyumas - Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kab Banyumas - Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Jawa Tengah - Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Kab Banyumas Kami ingin sampaikan bahwa kami sangat mengkhawatirkan tentang kondisi hutan di Kab Banyumas yang terus mengalami deforestasi utamanya di sepanjang hutan lereng Gunung Slamet yang cukup memprihatinkan. Aktivitas industri ekstraktif secara eksploitasi dan besar-besaran seperti pertambangan dan pembalakan liar masih terus berlangsung tanpa adanya pengawasan yang ketat. Kami meminta agar Pemkab Banyumas dan Dinas terkait dapat mengambil tindakan tegas untuk menghentikan deforestasi dan mengevaluasi izin-izin industri ekstraktif yang ada di Kab Banyumas. Meminta kepada Dinas dan Kementrian terkait untuk menetapkan kawasan hutan lereng Gunung Slamet sebagai kawasan konservatif dan memiliki dasar hukum. Edukasi kepada masyarakat dan Dinas terkait tentang larangan ekploitasi hutan alam dan pentingnya mitigasi resiko bencana akibat tambang dan pembalakan liar. Khususnya di Wilayah Hutan Gunung Lurah Kec Cilongok (Ekploitasi Gas Alam) PLTPB oleh PT Sejahtera Alam Energi (PT SAE) yang mangkrak tidak ada tindakan reklamasi pemulihan hutan. Pertambangan batu Granit di Desa Baseh oleh PT Dinar Batu Agung (PT DBA) yang memicu bencana longsor dan pergeseran tanah akibat penggundulan lahan. Serta industri pertambangan pasir di Wilayah Gandatapa Kec Sumbang oleh PT Keluarga Sejahtera Bumindo (PT KSB) yang semakin masif dan tidak mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan dan diduga penyebab utama rusaknya jalan di Wilayah Sumbang dan Baturraden Timur yang baru saja diperbaiki. Dasar hukum yang relevan: - Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan - Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Pertambangan Mohon Pemkab Banyumas dan Dinas terkait dapat segera menindaklajuti dan memberikan tindakan tegas kepada perusahaan tambang tersebut dan melakukan tindakan dan langkah konservatif serta reklamasi dampak lingkungan yang terjadi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.