Detail Aduan

FORUM RAKYAT JELATA BLORA Sekretariat: Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora ,Jawa Tengah Perihal : Komitmen Pemprov Jawa tengah mengentaskan kemiskinan di kabupaten Blora Hal: Permohonan Kolaborasi OPD untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pemberantasan Rentenir/Bank Plecit di Blora Kepada Yth. Bapak Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Jawa Tengah di Semarang Dengan hormat, Kami dari Forum Rakyat Jelata Blora (FRJB), yang beranggotakan masyarakat kurang mampu di Desa Seso dan sekitarnya, menyampaikan permohonan yang mendesak terkait upaya pengentasan kemiskinan dan pemberantasan praktik rentenir/Bank Plecit yang semakin meresahkan di wilayah Kabupaten Blora, khususnya di Kecamatan Jepon. I. Latar Belakang Masalah Meskipun berbagai program telah dijalankan, masyarakat miskin di Blora masih menghadapi tantangan berat, terutama dari: 1.Jeratan Rentenir/Bank Plecit: Praktik pinjaman dengan bunga mencekik (riba) telah menyebabkan banyak keluarga miskin terjerat utang, kehilangan aset, dan semakin terpuruk dalam kemiskinan. Bantuan sosial atau ekonomi yang diterima seringkali habis hanya untuk membayar bunga, bukan untuk perbaikan ekonomi. 2.Kemiskinan Struktural: Dibutuhkan kolaborasi yang lebih terpadu antar-OPD di Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, akses modal, dan bantuan sosial terdistribusi secara tepat sasaran dan berkelanjutan, khususnya yang langsung menyentuh akar permasalahan di tingkat desa. II. Dasar Hukum dan Program yang Relevan Permohonan ini didasarkan pada komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyejahterakan rakyat, antara lain: 1.Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024–2026 (atau peraturan pengganti yang terbaru), yang mengamanatkan adanya upaya sistematis dan terencana dalam penanggulangan kemiskinan. 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2026, yang menekankan percepatan upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui sinergi program. 3.Amanat Kesejahteraan Rakyat dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, yang menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. III. Permintaan dan Harapan Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kiranya Bapak Gubernur dapat mengambil langkah-langkah strategis, yaitu: 1.Kolaborasi Lintas OPD: Mendorong dan menginstruksikan seluruh OPD se-Jawa Tengah (seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, dan lainnya) untuk berkolaborasi dan bersinergi secara nyata dalam merancang dan melaksanakan program yang terintegrasi di Blora, khususnya untuk mengatasi kemiskinan dan memberantas praktik rentenir. 2.Aksi Turun Langsung: Mengirimkan Tim Birokrasi/Pegawai Khusus dari Pemprov Jawa Tengah (misalnya dari Biro Kesejahteraan Rakyat atau Inspektorat) untuk turun langsung ke Blora, berdialog dengan warga, dan secara aktif membantu menyelesaikan permasalahan rentenir dan kemiskinan di tingkat desa. 3. Program Alternatif Pembiayaan: Memperkuat dan memperluas akses permodalan yang mudah, cepat, dan tanpa agunan melalui skema yang disalurkan oleh Pemprov Jawa Tengah (misalnya melalui BUMD atau program pinjaman mikro tanpa bunga/berbunga rendah), sebagai solusi konkret untuk menjauhkan masyarakat dari jeratan rentenir/Bank Plecit. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi, perhatian langsung dari Pemprov Jawa Tengah, dan implementasi kebijakan yang tegas, masalah kemiskinan dan jeratan rentenir di Blora dapat diatasi secara signifikan. Atas perhatian dan respons positif Bapak Gubernur, kami mengucapkan terima kasih. Blora, 19 Oktober 2025 Forum Rakyat Jelata Blora DWI. S Koordinator