Detail Aduan

FORUM PEDULI KEUANGAN NEGARA (FPKN) Nomor : 012/FPKN-BLA/X/2026 Sifat : Penting / Desak Lampiran : 1 (satu) Berkas Tangkapan Layar Surat Balasan SP4N-LAPOR Kejati Jateng Hal : Permohonan Kroscek, Validasi, dan Audit Investigatif Terkait Laporan Dugaan Korupsi Cashback Hotel Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Blora Tahun 2019-2024 Yth. Gubernur Jawa Tengah di Semarang Bupati Blora di Blora Terkhusus: Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Blora di Blora Dengan hormat, Sehubungan dengan beredarnya Respon / Surat Balasan Resmi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor B-9479/M.3.3/10/2026 tanggal 07 Oktober 2026 terkait Tindaklanjut Laporan Aduan Anonim melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dengan Nomor Tracking #10548421, kami dari Forum Peduli Keuangan Negara (FPKN) merasa perlu untuk menyampaikan permohonan tindak lanjut pengawasan internal instansi pemerintah daerah. Berdasarkan surat balasan Kejati Jawa Tengah tersebut, laporan aduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan/cashback penginapan atau hotel pada kegiatan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Blora Periode Tahun 2019 s.d. 2024 telah diteruskan dan ditangani oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora. Selain itu, berdasarkan referensi dan informasi publik yang terkonfirmasi, dugaan penyelewengan ini berakar pada pola pembayaran perjalanan dinas (sistem at-cost maupun lumpsum sesuai Peraturan Bupati), di mana terdapat perbedaan signifikan antara riil pembayaran hotel dengan bukti kuitansi/bill pertanggungjawaban penuh, serta ditemukannya potensi pengembalian potongan/cashback harga hotel yang diduga tidak disetorkan kembali ke Kas Daerah oleh oknum-oknum anggota DPRD Kabupaten Blora. Dugaan potensi kerugian negara dari praktik yang berlangsung berulang tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Mengingat Inspektorat Daerah Kabupaten Blora merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas menjaga keandalan tata kelola keuangan serta pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka melalui surat ini Forum Peduli Keuangan Negara mendesak serta memohon kepada: 1.Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Blora untuk memberikan instruksi tegas serta pengawasan melekat kepada jajaran APIP/Inspektorat Kabupaten Blora dalam pengawalan kasus ini secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Blora untuk segera melakukan Kroscek, Validasi Data, dan Audit Investigatif secara menyeluruh atas seluruh Pertanggungjawaban Keuangan Perjalanan Dinas (khususnya komponen penginapan/hotel) Sekretariat DPRD Kabupaten Blora Kurun Waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024. 3.Inspektorat Daerah Kabupaten Blora melakukan sinkronisasi data hasil pemeriksaan internal dengan Kejaksaan Negeri Blora demi mempercepat pemulihan indikasi kerugian keuangan daerah/negara. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal tata kelola keuangan negara yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi. Atas perhatian, arahan, dan tindak lanjut Bapa/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Blora, 23 Oktober 2026 Hormat Kami, FORUM PEDULI KEUANGAN NEGARA (FPKN)